JAMBIBRO.COM — Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Dillah Hikmah Sari, bersama Wakil Bupati Muslimin Tanja menerima kunjungan kerja reses anggota Komisi V DPR RI, A Bakri, di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjabtim, Jumat 27 Februari 2026.
Pertemuan ini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memaparkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur strategis yang mendesak bagi daerah.
Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran pimpinan DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga seluruh kepala desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Rombongan DPR RI juga membawa perwakilan dari Balai Wilayah Sumatra serta pejabat dari tiga kementerian teknis terkait.
Bupati Dillah memberi apresiasi tinggi atas kehadiran Bakri yang didampingi utusan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, dan Kementerian Perhubungan. Kehadiran lintas instansi ini dinilai momentum penting untuk menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
Dalam paparannya, Dillah mengungkapkan realitas pahit bahwa Tanjung Jabung Timur masih menempati posisi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini juga tercatat paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya.
Kondisi sosial tersebut diperparah dengan angka stunting yang masih relatif tinggi di tengah masyarakat. Menurut Dillah, rentetan masalah ini berakar pada keterbatasan infrastruktur dasar yang belum terintegrasi secara optimal.
Fasilitas jalan, drainase, hingga akses air bersih di wilayah pesisir dilaporkan masih sangat minim. Sektor sanitasi juga menjadi catatan khusus karena berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga.
Pemerintah kabupaten sangat berharap dukungan legislatif di tingkat pusat dapat mendorong kucuran anggaran APBN ke daerah. Fokus utama usulan kali ini mencakup percepatan pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air, serta penataan kawasan permukiman.
Dukungan dari Bakri sebagai wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional diharapkan mampu mengawal prioritas daerah di kancah nasional. Pembangunan infrastruktur dasar diyakini menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan di Tanjung Jabung Timur.
Menanggapi hal tersebut, Bakri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi anggaran pusat bagi kabupaten di timur Jambi ini. Ia mengakui bahwa tantangan geografis daerah pesisir memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa hanya mengandalkan dana daerah.
Bakri menilai Tanjung Jabung Timur memiliki potensi luar biasa pada sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian. Namun, potensi tersebut sulit berkembang maksimal jika akses konektivitas menuju sentra produksi masih terhambat.
Keterbatasan anggaran transfer daerah menuntut pemerintah kabupaten untuk lebih kreatif dalam menjemput program prioritas nasional. Sinergi dengan kementerian teknis menjadi solusi mutlak dalam menutupi celah pendanaan infrastruktur di daerah.
Kunjungan reses Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 ini diharapkan menghasilkan output nyata berupa kebijakan pembangunan yang pro-rakyat. Koordinasi intensif antara bupati dan DPR RI akan terus ditingkatkan guna mengawal setiap usulan yang telah disampaikan.
Seluruh jajaran pemerintah desa diminta bersiap untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis yang akan turun ke wilayah mereka. Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar bantuan dari pusat dapat terserap dengan maksimal.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan berkas usulan prioritas dari bupati kepada perwakilan Komisi V DPR RI. Agenda ini menjadi langkah awal dari penguatan kerja sama lintas pemerintahan demi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. | DIA
