Home / Politik / Reportase

Sabtu, 30 November 2024 - 12:48 WIB

Laza Kalah, Sulpani Dipecat

JAMBIBRO.COM — Pilkada Serentak 2024, 27 November lalu, memakan korban.

Sulpani, anggota Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) periode 2024 – 2029, dipecat.

Pemecatan diduga dampak dari kalahnya calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim yang diusung PAN, Zumi Laza – Muhammad Aris.

Zumi Laza yang berpasangan dengan Muhammad Aris, keok dari pasangan Dillah Hikmah Sari dan Muslimin Tanja.

Begitu juga di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Jago PAN, Al Haris – Abdullah Sani, kalah dari Romi Hariyanto – Sudirman di Tanjabtim.

DPP PAN yang menjagokan Zumi Laza, adik kandung Zumi Zola bekas narapidana kasus korupsi, akhirnya “mencopot” Sulpani dari keanggotaan partai “matahari terbit” itu.

Sebelum hari pencoblosan, ancaman pencopotan anggota DPRD Tanjabtim memang sudah santer beredar. Mereka diwajibkan memenangkan Zumi Laza – Muhammad Aris.

Baca Juga  Kapolresta Jambi Minta Maaf ke Wartawan

Ancaman Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Tanjabtim dari PAN terbukti. Sulpani dianggap tidak mengikuti instruksi DPP PAN pada Pilbup Tanjabtim dan Pilgub Jambi.

DPD PAN Tanjabtim pun mengeluarkan surat PAW Sulpani. Surat itu ditandatangani oleh Zumi Laza selaku ketua, dan Ambo Tang selaku sekretaris.

Surat PAW berawal dari SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/1007/XI/2024, tertanggal 11 November 2024, tentang pemberhentian tetap Sulpani sebagai anggota PAN.

Surat PAW Sulpani sudah sampai di meja Ketua DPRD Tanjabtim, Zilawati. Selain itu ada pula surat DPD PAN Tanjabtim Nomor : PAN/A/KU-SJ/165/XI/2024, tentang persetujuan PAW Sulpani dan menggantinya dengan Musabakoh.

PAW Sulpani menimbulkan kontroversi. Pasalnya, dia adalah anggota DPRD Tanjabtim peraih suara terbanyak.

Baca Juga  Nasdem, Gelora dan PKN Dukung Romi - Saniatul

Ketua DPRD Tanjabtim, Zilawati membenarkan adanya surat pengajuan PAW Sulpani dari anggota DPRD Tanjabtim.

Surat pengajuan dari DPD PAN Tanjabtim tersebut masuk pada Jumat 29 November 2024. Zilawati mengaku tidak bisa menolong Sulpani.

“Terkait masalah ini sudah saya terima. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, semua kewenangan dan keputusan ada di partai,” katanya lewat pesan singkat WhatsApp, Jumat sore.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Tanjabtim, Ambo Tang, yang dihubungi via telepon WhatsApp enggan berkomentar. Dia menyarankan konfirmasi langsung ke DPW PAN Provinsi Jambi.

“DPD PAN Kabupaten Tanjabtim hanya menjalankan perintah mengajukan proses PAW. Itu keputusan DPW dan DPP PAN. Kami hanya menandatangani pengajuan proses PAW,” ujarnya.

Baca Juga  Keseruan Idul Fitri, Dillah - Muslimin Sambangi Kediaman Ketua DPRD hingga Mantan Bupati dan Wabup

Menanggapi kejadian ini, Sulpani mengaku bingung. Dia tidak tahu kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga di-PAW. Dia juga belum diberitahu soal PAW tersebut.

“Saya tidak tahu adanya PAW ini. Malah saya tahu dari surat tembusan yang beredar. Saya bingung dengan surat PAW ini, di mana salah saya. Selama ini saya patuh pada perintah partai,” ungkap Sulpani.

Sulpani akan mengkaji surat PAW yang beredar itu. Jika tidak beralasan, dia memastikan akan mengambil langkah-langkah hukum.

Ketua KPU Tanjabtim, Khodijatul Qubro, juga mengaku telah menerima tembusan dari surat pengajuan PAW ke DPRD tersebut. Namun secara resmi tujuan ke KPU belum ada.

“Pengajuan PAW belum ada, tapi kalau tembusan surat PAW dari PAN ke DPRD Tanjabtim ada,” jelasnya. DIA

Share :

Baca Juga

Politik

Pening Hadapi Perambahan Hutan, Dewan Lapor Pusat

Politik

Jelang Mudik Lebaran, Edi Purwanto Minta Perbaikan Jalan Dikebut

Politik

Lawan Hoax, JMSI Jambi Komitmen Ciptakan Situasi Kondusif Jelang Pilkada 2024

Reportase

Wali Kota Maulana Lantik 1.203 PPPK, Tekankan Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik

Reportase

Ciptakan Pemilu Aman, Bawaslu Jambi Apresiasi Kepolisian Selama 2024

Reportase

Ryan Hanandi Resmi Jabat Kasrem 042/Gapu, Dandim Kerinci dan Tanjab Berganti

Politik

Butuh Dukungan PSI, BBS Mendaftar…

Reportase

Angkutan Batu Bara Tidak Boleh Lagi Pakai Jalan Umum