JAMBIBRO.COM — Gubernur Jambi, Al Haris, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI, di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat, 20 Februari 2026.
Pertemuan membahas berbagai topik, antara lain pengawasan BUMD, pembahasan tata ruang, serta penanganan konflik agraria.
Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf, bersama anggota Taufan Pawe dan Azis Subekti.
Kehadiran mereka disambut Gubernur Al Haris, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jambi, Sekda Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Dede Yusuf menegaskan, kunjungan kerja merupakan bagian dari fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPR RI.
Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja.
Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat dan sekitar 25 persen dalam kondisi baik.
Komisi II DPR RI sedang merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD, untuk memperkuat regulasi dan manajerial.
Selain itu, Komisi II menyoroti peran bank daerah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Pengelolaan BUMD diharap tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak terpengaruh kepentingan non profesional.
Dalam pembahasan tata ruang dan agraria, Komisi II mendorong implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy).
DPR RI juga membentuk Panitia Khusus Penanganan Konflik Agraria, untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di daerah.
Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Kunjungan ini dinilai sebagai bentuk perhatian dan penguatan bagi daerah.
“Ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar BUMD di Jambi semakin profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” ujarnya.
Al Haris melaporkan, saat ini terdapat 20 BUMD di Provinsi Jambi yang tersebar di kabupaten dan kota. Pada tingkat provinsi, ada dua BUMD utama, yakni Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional.
Menurut Al Haris, kinerja Bank Jambi relatif baik dan telah menjangkau pelosok daerah. Namun, dari sisi permodalan, bank itu belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi OJK, sehingga perlu melakukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jabar Banten.
Secara kinerja, Bank Jambi menunjukkan tren yang positif. Tantangan saat ini adalah penguatan permodalan agar mampu bersaing dan memenuhi ketentuan regulasi.
“Melalui skema KUB, kami berharap kapasitas dan daya saing bank daerah semakin meningkat,” tambahnya.
Terkait PT Jambi Indoguna Internasional, Al Haris menjelaskan, pihaknya sedang berproses memperoleh Participating Interest (PI) pada sejumlah perusahaan migas. Proses tersebut melibatkan PetroChina dan Jadestone Energy yang kini berada pada tahap due diligence.
“Kami mohon dukungan agar proses PI ini segera terealisasi. Jika berhasil, ini menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah, sekaligus memperkuat peran BUMD dalam sektor strategis,” ungkap Haris.
Pertemuan diakhiri dengan sesi dialog antara Komisi II DPR RI dan para kepala daerah se-Provinsi Jambi. Diskusi menyerap masukan pengelolaan BUMD, peningkatan PAD, serta penyelesaian persoalan tata ruang dan agraria di daerah. | DIA
