Home / Berita Utama / Politik

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:18 WIB

KPAI Sarankan DPRD Provinsi Jambi Alokasikan Anggaran Cukup untuk Atasi Perlindungan Anak

Anggota DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di Jakarta, pada 21 – 23 Maret 2024 | dok setwan

JAMBIBRO.COM – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi berkonsultasi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Jakarta, 21 – 23 Maret 2024.

Kunjungan kerja itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara. Ikut dalam kunker ini Ketua Komisi IV Fadli Sudria dan Sekretaris Komisi IV Eka Marlina.

Baca Juga  Ketua DPRD Provinsi Jambi Simpan Kenangan Bersama Almarhum Irjen Pol (Purn) Muchlis AS

Anggota yang hadir, Hakiman, Budi Yako, Ezzaty, Andarno, Asriadi, Hamdani, Rendra Ramadhan Usman, M Amin, Ibnu Sina, dan H Kamal HG.

Rombongan anggota DPRD Provinsi Jambi yang didampingi tenaga ahli dan pendamping ini disambut oleh Wakil Ketua KPAI, Dr Jasra Putra.

Pinto Jayanegara menyebutkan, konsultasi ke KPAI penting dilakukan, untuk mendapat informasi tentang langkah-langkah yang bisa diambil DPRD dalam merumuskan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jambi.

Baca Juga  DPRD Provinsi Jambi Roadshow Wawasan Kebangsaan

Menurut Pinto, pembahasan mengacu pada UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. DPRD Provinsi Jambi ingin tahu lebih dalam faktor penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak.

Selain itu, juga ingin mengetahui peran KPAI dalam pemulihan atau penanganan anak pasca terjadinya kekerasan.

“Apa saja langkah strategis yang bisa dilakukan oleh lembaga DPRD dalam penyelenggaraan perlindungan anak,” jelas Pinto, Sabtu (23/3/2024).

Baca Juga  Edi Purwanto Beberkan 5 Lima Tahun Dewan Membangun Provinsi Jambi

KPAI menyarankan DPRD Provinsi Jambi yang salah satu fungsinya budgeting (anggaran), agar mengalokasikan dana yang cukup untuk mengatasi masalah kekerasan pada anak.

Di samping itu, DPRD Provinsi Jambi, khususnya Komisi IV, diharapkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan UPTD yang mengurusi problem perlindungan terhadap anak. | DIA

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Bripda Waldi Dipecat Tidak Hormat

Berita Utama

Dirresnarkoba dan Dirpolairud Polda Jambi serta 4 Kapolres Resmi Berganti

Politik

IKAL Lemhannas Harap JMSI Jadi Mitra Strategis

Berita Utama

Warga Terminal Keluhkan Sulitnya BBM dan Kemacetan Lalu Lintas

Berita Utama

Maulana dan Diza Cek Suasana Pos Pelayanan dan Pengamanan Idul Fitri

Berita Utama

Ketua DPRD Provinsi Jambi Imbau Masyarakat Waspada Banjir

Berita Utama

Nasroel Yasir: Pelantikan Amrizal Sebaiknya Ditunda, Jangan Anggap Remeh Masalah Ini…

Berita Utama

Jangan Dak Cayo, Ratusan ASN Eksodus di Era Zumi Zola