JAMBIBRO.COM — Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) dan Hari Koperasi ke-78, di Lapangan Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kamis 17 Juli 2025.
“Hari ini kita hadir di tengah suasana penuh harapan dan semangat kebersamaan. Kita merayakan sesuatu yang lebih dari sekedar mengingatkan sebuah lembaga ekonomi. Kita merayakan semangat hidup orang banyak, semangat gotong royong, semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” kata Junadi dalam pidatonya.
Dikatakan, Hari Koperasi bukan semata romantisme sejarah. Secara konstitusi, pasal 33 UUD 1945 menegaskan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, karena bangsa ini dibangun bukan oleh individu, tapi oleh gotong royong.
Dalam koperasi, suara setiap orang sama, tak peduli berapa besar modalnya. Setiap anggota punya hak bicara setara, sesuai prinsip one man one vote.
“Bukan hanya soal teknis rapat tahunan. Itu adalah simbol demokrasi ekonomi yang selama ini kita impikan, bahwa setiap warga bisa ikut menentukan arah masa depan bersama,” kata orang nomor dua di Kabupaten Muaro Jambi itu.
Menurut Jun Mahir —begitu sapaan akrabnya—, saat ini rakyat Indonesia sedang menuju tahun 2045, Tahun Emas Indonesia, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
“Kita semua ingin melihat Indonesia bukan hanya maju secara teknologi, tapi juga adil dan berdaulat secara ekonomi. Koperasi punya peran besar. Tidak bisa mewujudkan Indonesia Emas dengan meninggalkan rakyat kecil. Butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Tidak hanya tumbuh di angka,” jelasnya.
Rakyat Indonesia patut bersyukur koperasi di Indonesia terus menunjukkan geliat positif. Tahun lalu jumlah koperasi aktif tercatat 131.617 unit. Anggotanya hampir 30 juta orang. Artinya, satu dari 10 warga Indonesia adalah bagian dari koperasi.
Volume usaha koperasi pada tahun 2024 menyumbangkan 214 triliun rupiah terhadap PDB nasional. Hampir satu persen, dan potensinya masih sangat besar jika dikelola bersama dengan baik, seperti diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk menguatkan ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002, dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, guna mendorong percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan.
Tidak kurang 18 kementerian dan lembaga pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia turut menjadi bagian penting untuk menyukseskan agenda ini.
Jun menyampaikan, hingga saat ini sudah 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih terbentuk lewat musyawarah desa dan kelurahan. Prosesnya bukan dari atas, tapi dari bawah, rakyat sendiri yang membentuk dan mengelola koperasi.
Koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam. Ada beberapa generasi penting, yaitu generasi sembako tempat mengakses barang subsidi pemerintah, seperti gas, beras dan minyak goreng.
Ini bukan hanya soal angka petani kecil yang dulu menjual jagung secara perorangan. Harga rendah dan tak menentu kini tergantung lewat operasi.
“Petani bisa menyimpan hasil panennya, menunggu harga membaik dan menjual secara kolektif. Pendapatannya naik, anak-anaknya bisa sekolah tinggi, dan tidak lagi berhutang pada tengkulak. Itulah koperasi, bukan cuma mengubah ekonomi, tapi juga membuka masa depan,” papar Agus. | DIA
