JAMBIBRO.COM – Partai Golkar akan menuntaskan dan menyerahkan dokumen B1 KWK, untuk seluruh calon kepala daerah se-Indonesia yang akan diusung pada Pilkada Serentak 2024, termasuk Kota Jambi.
Santer terdengar kabar, dukungan untuk Kota Jambi akan diberikan kepada Maulana – Diza, yang sama sekali bukan kader, bahkan tidak memiliki andil apapun memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024.
Padahal, Golkar sendiri memiliki kader murni, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan. Budi telah terbukti berprestasi dan mampu mengembalikan kejayaan Golkar yang “tenggelam” sejak 20 tahun silam.
Di bawah kepemimpinan Budi Setiawan, Golkar mendapat peningkatan perolehan kursi, dari empat menjadi delapan. Dengan sentuhan tangan dingin Budi Setiawan, Golkar menjadi raja dengan menduduki kursi Ketua DPRD Kota Jambi 2024 – 2029.
Hal ini menjadi tanda tanya besar di tubuh Partai Golkar sendiri. Golkar yang mempunyai kader berprestasi dan mumpuni, tapi justru memilih mendukung calon lain yang tidak punya rekam jejak serta kontribusi terhadap partai.
“Kalau saya sebenarnya melihat Golkar sayang sekali, sebagai partai besar dan mapan. Dari sisi organisasi, Golkar akan merugi, karena sebagai partai mapan, partai yang menerapkan manajemen yang maju, bisa bertindak seperti itu,” ujar Pengamat Politik Unja, Nasuhaidi, Senin (26/8/2024).
Nasuhaidi memaparkan, Budi Setiawan yang telah terbukti berprestasi serta memiliki komitmen dan konsistensi terhadap partai, seharusnya mendapat penghargaan atau diistimewakan sebagai kader.
“Dia (Budi Setiawan) kan sudah menunjukkan komitmen dan konsistensi juga. Nah, mestinya ada penghargaan dari partai,” katanya.
“Sayang sekali, seperti Saniatul, Budi di Kota Jambi orang yang sudah berjuang untuk Golkar tidak diusung. Secara organisasi partai itu akan dianggap tidak punya konsistensi, bahwa ketika partai punya kader yang bagus dia bisa mengusung kadernya sendiri,” lanjut Nasuhaidi.
Nasuhaidi pun menilai Golkar terkesan pragmatis dalam mengusung dan memberi dukungan kepada para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.
“Partai Golkar kan harusnya mandiri, apalagi dengan keluar putusan MK, sebaiknya mandiri. Jadi khusus untuk Golkar ini, kita lihat secara teori politik, pragmatis juga lah, karena seharusnya bisa menjadi partai mandiri,” pungkasnya.
Senada dengan Nasuhaidi, pengamat politik senior Universitas Jambi, Navarin Karim, menyayangkan langkah pragmatis yang diambil DPP Partai Golkar.
Navarin menilai di Pilkada Serentak 2024, khususnya di Kota Jambi, telah terjadi hegemoni politik yang dilakukan oleh para elit politik di pusat hingga tingkat daerah.
“Kalau dulu masih ada otoritas dari pihak daerah, tapi saat ini betul-betul jalan hegemoni politik dari koalisi. Ini yang saya lihat makin kacau perpolitikan kita saat ini,” ujarnya.
“Luar biasa sadis betul perpolitikan kita saat ini, kasihan orang yang berpolitik secara normal dan lurus-lurus saja,” sambungnya.
Di sisi lain, Navarin pun meyakini, keputusan yang diambil DPP Partai Golkar itu tidak terlepas dari kepentingan pribadi aktor di daerah. Akibatnya, keinginan pengurus Golkar daerah dan suara rakyat yang menginginkan Golkar mengusung Budi Setiawan dikesampingkan.
“Aktor tunggal di daerah itu jelas ya, karena dia mempunyai kepentingan, dia gerilya lah ke pusat, jadi yang diinginkan daerah dan masyarakat itu tidak jalan. Mungkin ada yang bergerilya ke pusat, artinya memotong jalur komunikasi, akibatnya Budi Setiawan tergeser,” papar Navarin. | DIA
