Home / Hukum

Sabtu, 22 Juni 2024 - 01:24 WIB

Calon Kepala Daerah Minta Wakil “Setor” Rp.20 Miliar, Usman Ermulan Berang

Usman Ermulan

Usman Ermulan

Mantan anggota DPR RI dan mantan Bupati Tanjungjabung Barat, Usman Ermulan | dok

JAMBIBRO.COM – Politisi senior, Usman Ermulan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap calon kepala daerah yang minta imbalan Rp.20 miliar kepada calon wakil untuk Pilkada 2024.

Usman menyerukan agar KPK ikut serta mengawasi proses penjaringan yang dilakukan calon kepala daerah dalam memilih wakilnya.

Baca Juga  Wartawan Diduga Terima Uang Korupsi, Sebutin Namanya, Donk…

Mantan anggota DPR RI tiga periode dengan pengalaman di komisi keuangan, perbankan dan perencanaan nasional itu mensinyalir, ada bakal calon kepala daerah minta calon wakilnya harus menyediakan dana Rp.20 miliar.

“Imbalan itu berpotensi meningkatkan risiko korupsi ketika sudah menjabat. Seperti perampok yang ingin jadi pejabat. KPK harus tangkap,” tegas Usman, Jumat (21/6/2024).

Baca Juga  KPK Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di DPRD Tanjabbar

Usman mengkritik skema calon wakil harus “membayar” Rp.20 miliar. Dia mempertanyakan bagaimana dana tersebut bisa dikembalikan oleh pejabat wakil wali kota atau wakil bupati itu nanti.

“Gaji wakil wali kota atau wakil bupati sekitar Rp.300 juta selama 5 tahun. Bisa jadi maksimum Rp.1 miliar dengan tambahan lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga  Sosok Profesor As’ad Isma di Mata Usman Ermulan: Anugerah Dunia Pendidikan

Usman menegaskan, langkah tegas KPK sangat penting, sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi demi kemajuan negara. KPK juga harus mengajak masyarakat realistis.

“Calon yang membuat janji-janji manis berpotensi jadi koruptor. Janji itu cuma untuk mendapatkan simpati masyarakat agar dipilih,” ungkap mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode itu. | DIA

Share :

Baca Juga

Hukum

Korem 042/Gapu dan OJK Jambi Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Hukum

Jelang Pilkada Serentak Pemprov Jambi Kembali Tegaskan Pengaturan Angkutan Batu Bara

Hukum

Bantu Operasi Amole di Papua, Polda Jambi Kirim 100 Personel Brimob

Berita Utama

Pengamanan Kejaksaan di Jambi, Surat Perintah Diserahkan, Berita Acara Diteken

Berita Utama

Angkutan Batu Bara Kembali Lewat Darat, Pengusaha Tambang Harus Patuhi Ingub

Berita Utama

Stockpile Batu Bara Terbakar, Polda Jambi Minta Penjelasan Pemilik IUP dan Lahan, DLH Ambil Sampel Kualitas Udara

Hukum

Kapolda Jambi Pastikan 717 Personel PAM TPS Siap Amankan Pilkada

Hukum

Polisi Jangan Bikin Pelanggaran Kalau Mau Dihargai Pimpinan