Home / Politik

Senin, 14 Juli 2025 - 14:38 WIB

Anggota Komisi XIII Elpisina Tegaskan Insan dan Lembaga Penyiaran Harus Patuh pada Etika dan Hukum

Anggota Komisi XIII DPR RI, Elpisina

Anggota Komisi XIII DPR RI, Elpisina

JAMBIBRO.COM – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Elpisina mengunjungi Daerah Pemilihan (Dapil) dalam rangka melaksanakan agenda Kundapil, sekaligus bersilaturahmi bersama masyarakat Jambi belum lama ini.

Pada kesempatan ini, Elpisina yang didapuk menjadi pembicara bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Kemas Al Fajri berbincang mengenai penyiaran pada skala nasional maupun lokal.

Dalam penyampaiannya, Elpisina yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI ini membahas terkait pentingnya regulasi dan etika dalam konteks penyiaran.

Baca Juga  Mekanisme Kerja Sama Media di Dinas Kominfo Provinsi Jambi Masih Misteri

“Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan ideologis dan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam konteks penyiaran, ini menjadi dasar dan pedoman bagi setiap lembaga penyiaran untuk menjaga integritas, etika serta nilai-nilai kebangsaan dalam setiap produknya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa diantaranya yakni kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan dan mengedepankan nilai-nilai kebhinekaan.

Baca Juga  Bikin Malu !!! Jambi Banyak Pejudi, Ketua DPRD Warning Pemprov…

“Konten atau produk yang dihasilkan harus menghindari ujaran kebencian, SARA, kekerasan, serta hal-hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa,” tegasnya.

Begitupun dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi, yang menurutnya harus menjadi pedoman dan acuan bagi setiap insan dan lembaga penyiaran dalam melaksanakan tugasnya.

“Lembaga penyiaran harus tunduk pada hukum dan etika siaran berdasarkan ketentuan UUD 1945. Baik itu lembaga maupun insan penyiaran wajib menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi sebagaimana yang dijamin UUD 1945 pasal 28F,” jelasnya.

Baca Juga  SPBU Didirikan Dekat Pertashop, Langgar Kesepakatan dengan Pertamina dan BPH Migas

Ditambahkannya, insan maupun lembaga penyiaran dalam rangka melaksanakan kegiatannya harus berada dalam koridor yakni regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan bincang penyiaran yang digagas oleh KPID Provinsi Jambi, dan berkolaborasi dengan Elpisina yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Jambi ini turut dihadiri oleh lembaga dan insan penyiaran lokal serta perwakilan mahasiswa dari kelompok Cipayung. | DIA

Share :

Baca Juga

Politik

Ketua DPRD Provinsi Jambi Gunting Pita Resmikan Masjid Baiturrahim Rantau Keloyang

Berita Utama

Kemenangan Dilla Hich – Muslimin Tanja Sudah di Depan Mata, Parpol Non Parlemen Siap Tempur

Politik

Rendra Ramadhan Usman Kurban Sapi Simental di Kampung Nelayan

Politik

Bawaslu dan KIP Provinsi Jambi Gelar Rapat Teknis Memperkuat Keterbukaan Informasi

Berita Utama

Besok Anak Muda Santun Itu Serahkan Berkas Pendaftaran ke Demokrat, Pertemuan Dua Sahabat…

Politik

PKB Resmi Usung Syukur – Khafid di Pilbup Merangin, Handayani Tetap Maju

Politik

APBD Perubahan Disahkan, Edi Purwanto Ingatkan Pelaksanaannya Harus Diawasi

Berita Utama

Pasukan Bermotor Amankan Pemilu, Anggota TNI dan Polri Boncengan