JAMBIBRO.COM — Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai kritik majalah internasional The Economist terhadap arah ekonomi dan demokrasi Indonesia perlu disikapi secara rasional dan proporsional.
Menurutnya, pandangan media asing tersebut cenderung menggunakan perspektif ekonomi liberal Barat yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan karakter pembangunan negara berkembang seperti Indonesia.
Sebelumnya, pada edisi 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan dua artikel berjudul “Indonesia’s President Is Jeopardising the Economy and Democracy” serta “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path”.
Artikel tersebut menyoroti kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program sosial berskala besar, pembentukan Danantara, hingga isu demokrasi dan konsolidasi politik nasional.
Menurut Noviardi, tudingan bahwa pemerintah terlalu boros atau spendthrift tidak sepenuhnya didukung data ekonomi makro Indonesia saat ini.
Ia menegaskan, negara berkembang seperti Indonesia justru memerlukan stabilitas politik dan intervensi strategis negara untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.
“Kalau melihat indikator fundamental, defisit APBN Indonesia masih berada di bawah ambang batas 3 persen dari PDB. Rasio utang pemerintah juga relatif aman dibanding banyak negara maju. Jadi narasi seolah-olah Indonesia sedang menuju krisis fiskal itu terlalu berlebihan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam teori ekonomi pembangunan modern, belanja negara yang ekspansif pada fase transformasi ekonomi justru dapat menjadi instrumen pertumbuhan. Program sosial seperti Makan Bergizi Gratis seharusnya dipandang sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
“Program gizi bukan semata biaya, tetapi investasi human capital. Banyak riset internasional menunjukkan kualitas gizi anak berkorelasi langsung dengan produktivitas ekonomi masa depan,” katanya.
Noviardi juga menilai kritik terhadap pembentukan Danantara perlu dilihat secara objektif. Menurutnya, konsep superholding investasi negara bukan sesuatu yang asing dalam praktik ekonomi global.
“Singapura punya Temasek, Uni Emirat Arab punya Mubadala. Jadi bukan soal besar kecilnya peran negara, tetapi bagaimana tata kelola, transparansi, dan pengawasannya diperkuat,” jelasnya.
Terkait hilirisasi industri, Noviardi menyebut kebijakan tersebut justru merupakan langkah strategis agar Indonesia keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah.
Ia menilai negara-negara industri besar pada masa awal pertumbuhannya juga menggunakan pendekatan proteksi dan intervensi negara.
“Hilirisasi telah meningkatkan investasi pengolahan mineral dan memperbesar nilai tambah ekspor nasional. Jadi tidak tepat jika langsung dianggap sebagai distorsi pasar,” ujarnya.
Di bidang politik dan demokrasi, Noviardi Ferzi menilai asumsi bahwa penguatan negara identik dengan otoritarianisme juga terlalu simplistis. Sistem presidensial memang membutuhkan stabilitas politik dan dukungan parlemen yang cukup besar agar agenda pembangunan dapat berjalan efektif.
“Selama pemilu tetap kompetitif, media masih bebas mengkritik, oposisi tetap ada, dan masyarakat sipil masih aktif, maka demokrasi substantif tetap berjalan,” katanya.
Ia juga menilai kekhawatiran terhadap latar belakang militer Presiden Prabowo Subianto seharusnya diuji berdasarkan praktik pemerintahan, bukan asumsi masa lalu.
“Hingga hari ini tidak ada pembubaran oposisi, tidak ada pelarangan media, dan ruang kritik publik masih terbuka luas. Jadi penilaian harus berbasis fakta objektif,” tegasnya.
Menurut Noviardi, kritik dari media internasional tetap penting sebagai bahan evaluasi, namun Indonesia juga perlu percaya diri dengan model pembangunan yang sedang dijalankan.
“Banyak negara berkembang membutuhkan negara yang kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Perspektif Barat sering terlalu menekankan liberalisasi pasar, padahal konteks Indonesia berbeda,” pungkasnya. | DIA
