Oleh: Prof. Mukhtar Latif | Guru Besar UIN STS Jambi
A. Pendahuluan
Secara makro, Provinsi Jambi acapkali dipandang sebagai wilayah yang memiliki beban penyakit menular relatif rendah jika disandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi besar lainnya di Pulau Sumatera seperti Sumatera Utara atau Riau. Data BPS menunjukkan bahwa angka prevalensi penyakit menular di Jambi tidak se-ekstrem wilayah padat penduduk lainnya. Namun, kerendahan angka ini jangan sampai melahirkan sikap abai atau “false sense of security”.
Realitas di lapangan justru menunjukkan adanya anomali yang menarik: meskipun posisi Jambi secara nasional rendah, tren internal di daerah justru menunjukkan kurva yang menanjak sejak tahun 2024 hingga awal 2026. Kenaikan ini bukan semata-mata menandakan kegagalan sistem kesehatan, melainkan sebuah bentuk keberhasilan deteksi dini. Berkat adopsi teknologi kesehatan yang lebih canggih, seperti alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dan sistem surveilans digital yang lebih sensitif, gejala penyakit yang dulunya tersembunyi kini berhasil diidentifikasi secara presisi. Kita tidak lagi “meraba dalam gelap,” melainkan sedang “menyisir dengan cahaya terang” untuk menemukan setiap kasus yang ada.
B. Konsentrasi Kasus: Fokus Kota Jambi
Data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2025 menegaskan bahwa angka penyakit menular tertinggi, khususnya Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS, terkonsentrasi di Kota Jambi. Sebagai kota transit ekonomi dan transportasi, Kota Jambi memiliki kepadatan penduduk yang mempercepat laju transmisi. Hingga akhir 2025, Kota Jambi menyumbang sekitar 28% dari total beban TBC provinsi dan hampir 35% kasus HIV. Mobilitas penduduk yang tinggi di jalur lintas Sumatera menjadikan titik-titik perkotaan seperti Kota Jambi dan Kabupaten Bungo sebagai daerah dengan risiko paparan paling signifikan.
C. Tren Kenaikan Penyakit Menular di Provinsi Jambi
Analisis data tahun 2024-2026 menunjukkan kenaikan tahunan (y-on-y) untuk TBC berada di kisaran 12-16%. Peningkatan ini berbanding lurus dengan masifnya program skrining di puskesmas. Sementara itu, HIV/AIDS menunjukkan kenaikan stabil di angka 7%, yang didorong oleh kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan VCT secara sukarela. Untuk DBD, fluktuasi kasus sangat dipengaruhi oleh anomali cuaca di Jambi, di mana daerah seperti Kerinci dan Sungai Penuh mencatat angka kesakitan tertinggi secara proporsional.
Meskipun secara angka absolut Jambi masih menempati posisi bawah di Sumatera, pola kenaikan ini menuntut kewaspadaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Faisal (2025) dalam studinya mengenai kebijakan kesehatan daerah, keberhasilan mengendalikan penyakit menular sangat bergantung pada kecepatan memutus rantai penularan di tingkat akar rumput (Puskesmas).
D. Kebijakan Menuju Zero Growth 2030
Pemerintah Provinsi Jambi telah merumuskan peta jalan strategis untuk mencapai Zero Growth atau eliminasi penyakit menular pada tahun 2030. Kebijakan ini bertumpu pada tiga pilar:
1. Digitalisasi Deteksi: Memperluas jangkauan alat deteksi canggih ke seluruh kabupaten/kota agar tidak terjadi penumpukan rujukan di Kota Jambi.
2. Intervensi Komunitas: Melibatkan kader kesehatan desa untuk melakukan pendampingan pengobatan (PMO) bagi penderita TBC guna mencegah terjadinya resistensi obat.
3. Optimasi Anggaran: Penguatan alokasi dana melalui APBD yang fokus pada pengadaan reagen dan alat pelindung diri.
Langkah Jambi menuju eliminasi ini sejalan dengan target nasional. Mulyadi (2024) menekankan bahwa target 2030 bukan hanya angka di atas kertas, melainkan komitmen untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang bebas dari stigma penyakit menular.
E. Penutup
Tren kenaikan penyakit menular kasus di Jambi saat ini harus dibaca sebagai “fase pembersihan” melalui deteksi dini yang akurat. Dengan menemukan kasus lebih awal menggunakan teknologi, peluang kesembuhan menjadi lebih besar dan risiko penularan dapat ditekan secara drastis. Jika konsistensi kebijakan ini terjaga, target Jambi Bebas TBC dan HIV pada tahun 2030 tentu bukan hanya impian, melainkan keniscayaan yang dapat dicapai melalui kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, akademisi, pihak swasta dan masyarakat. ***
