Home / Reportase

Sabtu, 6 Januari 2024 - 11:05 WIB

Ratusan Warga Aurkenali dan Mendalo Unjuk Rasa Tolak Stockpile

Warga Aurkenali dan Mendalo dilarang masuk ke Kompleks Kantor Gubernur Jambi | foto : rio

JAMBIBRO.COM – Ribuan warga Kelurahan Aurkenali, Telanaipura, Kota Jambi, dan Desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut, Muarojambi, unjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu, 6 Januari 2024.

Baca Juga  Stockpile Aurkenali Banyak Mudaratnya, Harga Mati, Tolak !!!

Aksi berlangsung di saat Gubernur Jambi, Al Haris, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, memperingati HUT ke-67 Provinsi Jambi.

Warga datang untuk bertemu langsung dengan Al Haris dan Edi Purwanto, meminta pembatalan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara dan stockpile di wilayah mereka.

Baca Juga  Warga Perumahan Aurduri dan Mendalo Darat Usir Orang Suruhan PT SAS

Namun sayang, kedatangan warga yang masuk dari pintu samping gedung DPRD ditahan aparat keamanan. Sejumlah polisi menutup pagar di pintu masuk kawasan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi.

Baca Juga  Adri Sayangkan Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Stockpile Aurkenali

Korlap Aksi, Eko Wahyudi, Jamhuri, Ibnu Kholdun, dan Ginda Harahap, bergantian menyampaikan orasi, menyampaikan penolakan jalan khusus dan stockpile batu bara di Aurkenali dan Mendalo Darat serta Mendalo Laut. | RIO

Editor : Doddi Irawan

Share :

Baca Juga

Reportase

Wabup Tanjabtim Apresiasi Turnamen Sepakbola Gubernur Jambi Cup 2025

Reportase

Wali Kota Jambi Kunjungi Korban Begal, Serahkan Bantuan dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Reportase

Gencarkan Gerakan Jambi Bersholawat, Hesti Ajak Warga Perkuat Karakter Religius

Reportase

Migas dan Mimpi Anak Daerah: Kisah di Balik Field Trip FJM Jambi 2025

Reportase

Langkah Heroik Tim Domino Jambi di Kejurnas 2026

Reportase

TKI Asal Kerinci Terlantar di Malaysia, Ingin Pulang Tak Punya Uang

Reportase

Selama 2023 Terjadi 5.271 Kasus Kriminal di Jambi

Reportase

Junaidi Mahir Tegaskan Tata Kelola Bersih, Tolak Jual Beli Jabatan