Oleh: Musri Nauli
SETELAH melalui rangkaian panjang, termasuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi mendukung capaian pembangunan berkelanjutan, selanjutnya Pemprov Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun negosiasi dengan World Bank, salah satu penyumbang dana dalam program Bio Carbon Fund.
Berdasarkan dokumen, instrumen dana biokarbon didirikan untuk mendorong proyek-proyek yang menunjukkan proses pertanian, kehutanan dan kegiatan penggunaan lahan lainnya (AFOLU) menghasilkan pengurangan emisi, serta manfaat lingkungan dan sosial jangka panjang yang dapat diukur, dipantau dan disertifikasi, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, berdasarkan dokumen Letter of Intern (LoI) antara KLHK dan World Bank (WB), program BioCF-ISFL segera memasuki phase Perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja (ERPA) pada 2023.
Adapun total komitmen Pembayaran Kinerja/Result Base Payment (RBP) oleh WB kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui pemerintah pusat sebesar USD.70 juta.
Komitmen ini pada Maret 2023 sempat turun menjadi USD.50 juta, karena mundurnya 2 lembaga donor (Kementerian Inggris). Namun, pada Agustus 2023 komitmen itu kembali menjadi USD.70 juta dengan syarat Perjanjian ERPA antara negara-negara donor yang diwakili WB dengan Pemerintah Indonesia harus dapat ditandatangani paling lambat akhir Januari 2024.
Berdasar perkembangan itu, tim pelaksana program BioCF, dari perwakilan WB, KLHK dan Pemprov Jambi, berupaya melakukan berbagai proses untuk mendorong percepatan pemenuhan semua persyaratan untuk penandatangan ERPA, dan diharap dapat dilaksanakan pada akhir Desember 2023.
Untuk mendukung transparansi sekaligus mempunyai nilai jual, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo dari Lantai Utama Bursa Efek Indonesia, Jakarta, meluncurkan Bursa Karbon Indonesia.
Bursa Karbon mempunyai perwujudan nyata dari Bangsa Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan ancaman dan krisis perubahan iklim. Hasil perdagangan lalu diinvestasikan kembali dalam upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon.
Indonesia memiliki potensi cukup besar dalam menjalani nature based solution. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 % pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Potensi bursa karbon sangat besar dalam menjaga lingkungan dan pembangunan yang berkewajiban.
Al Haris sebagai Gubernur Jambi menghadiri launching Bursa Karbon Indonesia. bersama Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Jambi menjadi pionir dalam pemenuhan target pengurangan emisi karbon Indonesia.
Dengan target 140 juta m3, Provinsi Jambi mampu menyumpang potensi hingga 14 juta m3 – 19 juta m3. Dengan kemampuan manajerial, pilot project Provinsi Jambi mampu menjadi leading di tengah isu lingkungan pada tingkat global. Dengan begitu nama Provinsi Jambi menjadi daya tarik dan perhatian global.
Keren, Pak Gub…
Penulis adalah aktifis dan pemerhati lingkungan
