JAMBIBRO.COM— Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menilai, kebijakan pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejak paruh kedua 2025 belum memberikan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi riil.
Kebijakan yang mulai dijalankan pada 12 September 2025 itu, menurutnya, lebih terasa sebagai upaya memperkuat likuiditas internal perbankan dibanding mendorong pertumbuhan sektor produktif di masyarakat.
“Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbesar ruang kredit. Namun dalam praktiknya, dana tersebut lebih banyak tertahan di sistem keuangan dan belum mengalir optimal ke sektor riil,” ujar Noviardi Ferzi, di Jambi, Rabu 28 Januari 2026.
Dari sisi perbankan, kebijakan tersebut memang menunjukkan hasil. Likuiditas bank-bank Himbara tercatat membaik, tercermin dari meningkatnya rasio aset likuid terhadap dana pihak ketiga, meredanya tekanan pendanaan jangka pendek, serta bertambahnya uang beredar sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi di tengah gejolak global.
Namun, Noviardi menekankan, penguatan likuiditas tersebut tidak berbanding lurus dengan percepatan penyaluran kredit produktif. Hingga akhir September 2025, realisasi kredit produktif dari dana penempatan pemerintah baru mencapai sekitar Rp112,4 triliun, atau sekitar 56 persen dari total dana Rp200 triliun.
Angka tersebut memang meningkat menjadi sekitar Rp167,6 triliun atau 84 persen per 22 Oktober 2025, dengan Bank Mandiri dan BRI telah mencapai penyaluran penuh, BSI sekitar 99 persen, dan BNI 68 persen. Namun, BTN masih tertinggal dengan realisasi sekitar 41 persen.
Bahkan, hingga akhir 2025, pemerintah sendiri mengakui hasil kebijakan ini belum sesuai harapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menyatakan rendahnya permintaan kredit dari dunia usaha menjadi salah satu faktor utama tersendatnya penyaluran ke sektor produktif.
“Ini indikator kuat bahwa transmisi kebijakan dari sektor keuangan ke sektor riil masih lemah. Likuiditas tersedia, tetapi perbankan sangat berhati-hati melakukan ekspansi kredit akibat tekanan nilai tukar, suku bunga yang relatif tinggi, serta perlambatan permintaan domestik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kecenderungan perbankan menempatkan dana pada instrumen berisiko rendah seperti surat berharga negara atau cadangan likuiditas, ketimbang menyalurkannya ke UMKM dan industri padat karya yang justru menjadi penyerap tenaga kerja utama. Struktur penyaluran kredit masih bias ke debitur besar, sementara sektor ekonomi rakyat menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.
Kondisi tersebut diperparah oleh melemahnya daya beli masyarakat, yang membuat pelaku usaha menahan ekspansi meskipun kredit tersedia. “Dari sisi bank, menjaga neraca itu rasional. Tapi dari sudut pandang negara, ini problematik. Negara sudah menyuntik dana besar, tetapi bank lebih memprioritaskan stabilitas internal ketimbang mendorong pertumbuhan ekonomi riil,” katanya.
Noviardi menilai, tanpa kebijakan pendamping yang kuat—seperti belanja negara yang produktif, perlindungan daya beli, insentif langsung bagi UMKM, serta target penyaluran kredit yang bersyarat—gelontoran Rp200 triliun berpotensi hanya berputar di sektor keuangan.
“Pemerintah perlu mengevaluasi desain kebijakan ini agar benar-benar berpihak pada sektor produktif. Jika tidak, dana Rp200 triliun hanya akan mempercantik indikator perbankan, tanpa memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah seperti Jambi yang sangat bergantung pada UMKM dan ekonomi lokal,” ujarnya. | DIA
