Amrizal saat dimintai penjelasan oleh pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, beberapa waktu lalu | dok
JAMBIBRO.COM – Kasus ijazah Amrizal, anggota DPRD Kerinci, menyedot perhatian masyarakat. Disinyalir dia menggunakan identitas ijazah orang lain.
Kasus itu mengundang reaksi netizen. Mereka heran, Amrizal yang diduga pendidikannya tidak memenuhi syarat bisa duduk di posisi penting di legislatif.
Kondisi itu menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan. Terutama anak-anak muda yang menyandang gelar sarjana.
Tidak dapat dipungkiri, masalah ini berimplikasi luas, baik kepercayaan publik terhadap institusi politik maupun terhadap sistem pendidikan di Indonesia.
Media sosial menjadi ajang bagi warganet mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Amrizal. Komentar yang muncul di akun Instagram menunjukkan kemarahan mendalam.
Banyak yang menuliskan kalimat pedas, mempertanyakan integritas sistem seleksi calon legislatif yang memungkinkan individu dengan dugaan kecurangan mendaftar dan terpilih.
Melihat kolom komentar akun instagram @peristiwa_sekitar_jambi, Senin, 2 September 2024, mereka menampikkan kasus Amrizal.
“Wow kok bisa, apakah anggota dpr yg lain bisa seperti ini jga hmmmm,” tulis pemilik akun @lilpumskit3170.
Netizen mempertanyakan bagaimana Amrizal lolos dalam seleksi berkas.
“Waduh gimana dulu waktu seleksi bahan berkas persyaratan untuk calon dpr, kok bisa lolos ya?,” tulis @sugiman308.
Postingan yang menyoroti kasus Amrizal dengan hujatan juga menimbulkan reaksi di akun instagram lain, @kabarjambiupdate.
Pertanyaan menarik muncul terkait proses seleksi yang dilalui Amrizal. Netizen bertanya-tanya, bagaimana panitia seleksi bisa mengabaikan detail penting, seperti keaslian ijazah.
“Saat pendaftaran kan ada tim verifikasi, salah satu yg diverifikasi ya ijazah,Krn termasuk syarat untuk bisa lolos bacaleg… wallahua’lam bissawaf,” kata @hamzahtungkal.
Kekecewaan semakin meningkat ketika masyarakat menyadari banyak dari mereka yang memiliki potensi tidak diakui karena ketidakadilan yang ada dalam sistem.
“Bisa kecolongan,” tulis @muhammad.kurniawan.
Kesempatan bagi mereka berkontribusi dalam kepemimpinan seakan sirna oleh praktik yang mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem seleksi anggota legislatif.
“Ada uang beres jadi kenapa harus skolah tinggi2,” ucap @denbagus468.
Di antara komentar netizen, terdapat rasa frustrasi dari mereka yang telah berjuang menyelesaikan pendidikan tinggi namun masih menganggur.
Mereka merasa perjuangannya tidak dihargai, ketika melihat ada individu dengan latar belakang pendidikan rendah berhasil menjadi anggota dewan.
Emosi ini menggambarkan ketidakpuasan mendalam yang muncul dari ketidakadilan dalam sistem, di mana pendidikan seolah tidak lagi menjadi faktor penentu meraih kesuksesan.
“YARRABI.E KAMI SUSAH2 SEKOLAH SAMPE SARJANA MALAH NGANGGUR PULAK, IKO MODAL TAMAT SD BISO JADI ANGGOTA DEWAN,” timpal @putrisalsabillaa.
Warganet berharap kasus ijazah Amrizal ditangani cepat dan adil. Mereka ingin melihat sistem hukum berfungsi, di mana setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa pandang bulu.
Harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat melihat perubahan nyata dan peningkatan integritas di lembaga-lembaga publik.
“Gini nih kalo kaya tapi malas sekolah..Kawal sampai tuntas..kmahan sampai amplop sebagai penangkal hukum,” tulis @allen.pratama1.
Seperti diberitakan, muncul desakan Amrizal tidak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi pada 9 September mendatang. Kalaupun dilantik namun terbukti bersalah, Amrizal dipastikan tidak menjabat lama.
Partai Golkar, tempat Amrizal bernaung, telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menunggu hasil penyidikan Polda Jambi.
“Saya lihat kasusnya bergulir, bukti-bukti makin terbuka,” ujar Cek Endra, Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Senin, 26 Agustus 2024.
Menurut Cek Endra, hasil penyidikan Polda Jambi akan sangat menentukan langkah yang akan diambil Golkar selanjutnya.
“Karena sudah dilaporkan ke polda, kami tetap menunggu hasil pengusutan polda,” kata mantan Bupati Sarolangun dua periode itu.
Cek Endra menegaskan, Partai Golkar tidak akan menutup mata terhadap kasus Amrizal. Apabila terbukti bersalah, prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW) akan dilakukan.
“Kalau memang ada kebenarannya, kami pulihkan. Kalau ternyata bersalah, berarti tidak bisa menjadi anggota DPRD, pasti kami PAW,” kata anggota DPR RI terpilih tersebut.
Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jambi, Nasroel Yasier, juga mendesak Polda Jambi segera menetapkan status hukum sebelum pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi 9 September 2024.
“Kami mendesak polda segera memberikan kepastian hukum mengenai kasus Amrizal ini,” ujar Nasroel, Minggu, 25 Agustus lalu.
Menurut Nasroel, jika terbukti Amrizal menggunakan identitas ijazah orang lain, Polda Jambi jangan ragu-ragu menetapkan status tersangka. Bahkan dia juga harus digugurkan dari jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi.
“Bagi polisi, tidaklah sulit untuk menentukan statusnya. Bandingkan saja dengan ijazah SMP pemilik aslinya. Kemudian bandingkan pula dengan milik Amrizal anggota dewan itu,” papar Nasroel.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jambi itu menegaskan, kasus ijazah Amrizal tidak bisa dibiarkan, karena dapat merusak integritas dunia pendidikan, tapi juga berdampak luas pada sistem demokrasi dan kepercayaan publik.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak oleh Polda Jambi semakin menegaskan, kasus Amrizal sudah dapat disimpulkan sebelum pelantikan September mendatang.
“Bukan hanya merugikan individu, namun juga mencoreng nama baik DPRD Provinsi Jambi yang seharusnya menjadi panutan. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan adil,” ungkap Nasroel.
Kejelasan status hukum yang dimaksud Nasroel sangat penting. Penetapan statusnya tidak hanya memberi kepastian hukum bagi Amrizal, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
Sementara itu, Amrizal sudah ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih, masih bungkam. Dia tidak menjawab konfirmasi awak media yang menghubunginya melalui telepon. | DIA
