PENGAMAT sosial ekonomi dan kebijakan publik, Dr. Noviardi Ferzi, meminta Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo memberikan perhatian serius terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), khususnya praktik tambang lubang tikus di wilayah Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo.
Menurut Noviardi, penegakan hukum terhadap aktivitas PETI tidak boleh hanya menyasar pekerja atau pelaku yang berada di lokasi tambang. Aparat kepolisian harus mengejar pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut, terutama pemilik lahan, tuan tanah, pemodal, dan aktor yang diduga menjadi pengendali operasional pertambangan.
“Kejar terus tuan tanah dan pemodalnya. Jangan hanya pekerja lapangan yang ditangkap. Harus ditelusuri siapa pemilik lahannya, siapa yang memberikan modal, siapa yang mengendalikan kegiatan, dan siapa yang menikmati keuntungan dari aktivitas PETI tersebut,” tegas Noviardi.
Ia mengingatkan, apabila persoalan PETI lubang tikus di Limbur Lubuk Mengkuang tidak dituntaskan sampai ke akar-akarnya, maka persoalan serupa berpotensi terus berulang dan melahirkan masalah baru. Namun, apabila aparat melakukan penindakan secara tegas dan menyeluruh, seluruh aktivitas pertambangan ilegal harus dihentikan.
Noviardi juga mengingatkan adanya potensi persoalan keamanan yang lebih luas di kawasan tersebut. Ia menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap dugaan keterkaitan persoalan pertambangan dengan peredaran narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal.
“Jangan sampai persoalannya semakin lengkap. Sudah ada persoalan PETI, kemudian muncul pula kekhawatiran mengenai peredaran narkoba dan senjata api. Ini bukan lagi sekadar persoalan tambang, tetapi sudah menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Kapolda Jambi menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap jaringan yang berada di belakang aktivitas PETI lubang tikus di Limbur Lubuk Mengkuang.
Menurutnya, penegakan hukum harus menyentuh seluruh rantai aktivitas pertambangan ilegal, mulai dari penyediaan lahan, pendanaan, operasional, distribusi hasil tambang hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.
Noviardi menegaskan, masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar penertiban sesaat. Jangan sampai setelah dilakukan penindakan, aktivitas serupa kembali beroperasi dengan pola dan pelaku yang berbeda.
“Kapolda harus memastikan persoalan ini dituntaskan sampai ke aktor utamanya. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada pekerja kecil, tetapi tidak menyentuh pemodal dan pihak yang memiliki kekuatan di belakang aktivitas PETI. Keselamatan masyarakat dan kepastian hukum harus menjadi prioritas,” tutupnya. | dod
