Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tritustian, menyampaikan siaran pers, di Little Talk, Citra Raya City, Muarojambi, Selasa 16 Juli 2024 | dia
JAMBIBRO.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi telah melaksanakan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.
Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Banyak temuan yang menjadi catatan keras Bawaslu.
Temuan itu diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Bawaslu Provinsi Jambi, di Little Talk, Teras Mendalo, Kawasan Citra Raya City, Kabupaten Muarojambi, Selasa 16 Juli 2024.
Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tritusian, menyampaikan beberapa temuan selama proses coklit. Antara lain soal pengawasan terhadap ketaatan prosedur oleh pantarlih.
Bawaslu menemukan pantarlih berafiliasi dengan partai politik, tim kampanye dan tim pemenangan pemilu. Kasus ini ditemukan di Kota Jambi, Muarojambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun dan Merangin.
Temuan lain, kepala keluarga yang belum dilakukan coklit tapi sudah ditempel stiker. Kondisi ini ditemukan di Kota Jambi, Batanghari, Tanjungjabung Timur dan Merangin.
Selain itu, ada pantarlih yang melaksanakan coklit menggunakan joki di Kabupaten Merangin, Kota Jambi dan Kerinci. Juga ada temuan tidak sesuainya prosedur pelaksanaan coklit.
“Ada pantarlih tidak memakai atribut dan tidak mengisi kelengkapan data pemilih secara benar. Ini ditemukan hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota,” kata Indra.
Selanjutnya, terdapat pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak masuk dalam daftar pemilih oleh pantarlih. Ini ditemukan di Kota Jambi, Tanjungjabung Timur dan Tebo.
Sementara, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tidak dihapus oleh pantarlih dalam daftar pemilih, terjadi di Kerinci dan Sungai Penuh.
Kemudian terdapat pemilih TMS yang berpotensi masih masuk dalam daftar pemilih. Rinciannya, pemilih meninggal dunia 6.966 orang, paling banyak ditemukan di Tebo, Tanjungjabung Timur dan Batanghari.
Pemilih di bawah umur berjumlah 135 orang, ditemukan di Batanghari, Kerinci dan Tebo. Pemilih pindah domisili (keluar) 1.108 orang, ditemukan di Sungaipenuh, Tanjungjabung Timur dan Batanghari.
Pemilih berstatus TNI/Polri 107 orang, ditemukan di Tanjungjabung Timur, Kota Jambi dan Sungaipenuh. Pemilih bukan penduduk 4.027 orang, ditemukan di Tebo, Batanghari dan Tanjungjabung Timur
Selanjutnya, terdapat pemilih MS tapi berpotensi tidak masuk dalam daftar pemilih. Rinciannya, pemilih sudah 17 tahun 7.850 orang, paling banyak di Merangin, Tebo, Tanjungjabung Barat dan Bungo.
Pemilih sudah kawin 92 orang, ditemukan di Tebo, Tanjungjabung Timur dan Batanghari. Pemilih beralih status dari TNI/Polri 50 orang, paling banyak di wilayah Tebo, Sungaipenuh dan Batanghari.
Pemilih pindah domisili (masuk) berjumlah 1.251 orang, paling banyak di wilayah Batanghari, Merangin dan Tebo.
“Selain dua fokus pengawasan itu, Bawaslu Provinsi Jambi memetakan beberapa isu krusial. Diantaranya pengawasan terhadap akurasi daftar pemilih. Terdapat data pemilih yang penempatan TPS tidak sesuai di Tanjungjabung Barat, Sarolangun dan Tebo,” beber Indra.
Ada juga temuan ketidaksinkronan data pada pemilih di wilayah perbatasan, seperti di perbatasan wilayah Kota Jambi – Muarojambi.
Selain itu dalam pelaksanaan coklit banyak pemilih yang tidak dapat ditemukan, seperti di Tebo, Sungaipenuh dan Kota Jambi.
Indra juga menjelaskan masalah pemenuhan hak pilih pemilih kelompok rentan (disabilitas dan masyarakat adat). Di Sarolangun dan Bungo terhadap Suku Anak Dalam (SAD) belum dilaksanakan secara optimal.
Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi, agar menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan coklit.
Bawaslu menghimbau KPU Provinsi Jambi mengoptimalkan supervisi dan monitoring kepada jajaran terhadap proses coklit yang dilaksanakan pantarlih dengan memperhatikan kompetensi dan integritas.
Untuk akurasi daftar pemilih, Bawaslu mengimbau KPU Provinsi Jambi melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih yang dikategorikan TMS dalam pelaksanaan coklit dan menghapus pemilih tersebut.
“Terhadap pemilih MS yang belum masuk daftar pemilih, Bawaslu minta KPU Provinsi Jambi dan jajaran melakukan pencermatan kembali dan mengakomodirnya dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran,” tegas Indra.
Bawaslu juga menghimbau KPU Provinsi Jambi melakukan validasi pemilih dengan stakeholder, memastikan hak pilih di daerah perbatasan, hak pilih masyarakat adat dan kelompok disabilitas dapat terakomodir.
Menanggapi temuan terkait ketidaksesuaian prosedur dan isu krusial pelaksanaan coklit, Bawaslu Jambi telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, serta memberi saran perbaikan pada jajaran KPU.
Guna meningkatkan optimalisasi pengawasan, Bawaslu Jambi melaksanakan berbagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan coklit daftar pemilih.
Bawaslu Jambi membentuk posko aduan masyarakat tersebar di 11 kabupaten/kota dan 144 kecamatan se-Provinsi Jambi. Pemetaan kerawanan dilakukan untuk mengoptimalkan strategi pengawasan.
“Ini khususnya pada wilayah perbatasan, pemilih dalam kategori rentan serta kerawanan pelanggaran prosedur pada pelaksanaan coklit,” ungkap Indra.
Bawaslu Provinsi Jambi menghimbau pencegahan terhadap KPU sesuai tingkatan, agar memperhatikan kesesuaian prosedur pada pelaksanaan coklit dan koordinasi dengan stakeholder.
“Ini dilaksanakan intens oleh Bawaslu Jambi, sesuai tingkatan. Koordinasi dilakukan dengan disdukcapil, lapas, perangkat desa/kelurahan, perusahaan dan masyarakat adat,” ujar Indra. | DIA
