JAMBIBRO.COM — Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada awal 2026 tercatat meningkat seiring percepatan realisasi belanja negara.
Hingga Januari 2026, defisit tercatat sebesar Rp54,6 triliun atau sekitar 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kemudian melebar menjadi Rp135,7 triliun hingga Februari atau sekitar 0,53 persen dari PDB.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai pelebaran defisit pada kuartal pertama tersebut merupakan fenomena yang relatif wajar dalam siklus fiskal tahunan. Ini terjadi karena realisasi belanja negara pada awal tahun biasanya lebih cepat dibandingkan penerimaan negara.
Noviardi mengatakan, lonjakan belanja negara yang mencapai Rp227,3 triliun pada Januari, atau tumbuh sekitar 25,7 persen secara tahunan, menunjukkan pemerintah sedang melakukan percepatan belanja atau front-loading fiscal policy untuk menjaga momentum ekonomi domestik.
“Dalam konteks kebijakan fiskal, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menggunakan APBN sebagai shock absorber ekonomi, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang momentum Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.
Secara kumulatif hingga Februari, total belanja negara tercatat mencapai Rp493,8 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap sekitar Rp19,5 triliun, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur sipil negara, serta percepatan transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp95,3 triliun.
Noviardi menjelaskan, percepatan belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp346,1 triliun serta transfer ke daerah sekitar Rp147,7 triliun di awal tahun memiliki tujuan untuk mempercepat perputaran uang di daerah.
“Belanja negara di awal tahun memiliki efek pengganda terhadap ekonomi daerah karena meningkatkan konsumsi rumah tangga, aktivitas perdagangan, serta sektor produksi lokal,” jelasnya.
Di sisi penerimaan negara, kinerja perpajakan dinilai masih cukup kuat. Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp116,2 triliun pada Januari atau tumbuh sekitar 30 persen secara tahunan dan meningkat menjadi Rp245,1 triliun hingga Februari.
Namun total penerimaan negara pada awal tahun baru mencapai Rp172,7 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar 20,4 persen yang dipicu oleh turunnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) ke kisaran US$64,4 per barel serta kebijakan pengalihan dividen BUMN ke lembaga pengelola investasi Danantara.
Selain itu, beban bunga utang juga meningkat cukup signifikan menjadi sekitar Rp50,4 triliun pada Januari. Kondisi tersebut membuat keseimbangan primer APBN masih mencatat defisit sekitar Rp35,9 triliun hingga Februari.
Meski demikian, Noviardi menilai posisi fiskal Indonesia masih relatif terjaga karena pembiayaan utang baru mencapai sekitar Rp105,1 triliun atau sekitar 15,2 persen dari target pembiayaan APBN tahun ini.
Menurutnya, yang menjadi kunci bukan hanya besarnya defisit, tetapi kualitas belanja negara dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif.
“Selama belanja negara diarahkan pada sektor produktif seperti pangan, infrastruktur, dan program sosial yang mendorong konsumsi masyarakat, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetap positif,” katanya.
Ia menambahkan, akselerasi belanja pemerintah pada awal tahun berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama. Sejumlah sektor seperti pertanian, manufaktur, energi, serta aktivitas konsumsi domestik diperkirakan menjadi penopang utama.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat berada pada kisaran 5,5 hingga 6 persen, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun berada pada rentang 5,0 hingga 5,7 persen dari berbagai lembaga.
“Intinya, saya melihat pelebaran defisit di awal tahun harus dilihat sebagai bagian dari strategi stimulus fiskal untuk menjaga momentum ekonomi domestik, selama disiplin fiskal dan kualitas belanja tetap terjaga,” ujarnya. | DIA
