JAMBIBRO.COM — Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan Pemerintah Provinsi Jambi bersama forkopimda menolak keras keberadaan geng motor yang meresahkan warga.
Sikap tegas itu disampaikan Al Haris saat Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor, di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu, 8 Juli 2026.
Pertemuan lintas sektoral ini menjadi wadah bagi seluruh instansi menyepakati komitmen bersama, menyatakan “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi”.
Langkah ini diambil menyusul maraknya aksi berandalan bermotor yang menimbulkan korban jiwa. Rapat dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi.
Turut hadir para Bupati, Wali Kota, TNI, kepala dinas terkait, tokoh agama, hingga akademisi. Rapat ini membuktikan kesungguhan pemerintah memulihkan keamanan publik dari gangguan kelompok bermotor.
Gubernur Jambi menginstruksikan dinas pendidikan segera mendata para pelaku yang berstatus pelajar. Data tersebut akan digunakan sebagai basis pembinaan sosial terarah.
Al Haris yakin penegakan hukum saja tidak cukup tanpa adanya solusi pembinaan bagi anak sekolah. Akar permasalahan kelompok ini harus dilihat secara jeli, agar penanganannya tepat sasaran.
“Kita menolak keberadaan geng bermotor. Sebagian besar mereka masih anak sekolah. Saya minta dinas pendidikan mendata seluruh anak-anak geng bermotor itu, datanya akan menjadi dasar melaksanakan pembinaan melalui program Sekolah Rakyat, sebagai upaya mengembalikan para remaja ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik,” ujarnya.
Faktor latar belakang keluarga yang retak disinyalir menjadi salah satu pemicu utama anak-anak bergabung dengan kelompok geng motor. Negara wajib hadir mengawasi, mendidik, serta menjamin pemenuhan kebutuhan hidup mereka.
“Kemarin sudah ada yang dimasukkan ke sekolah rakyat. Anak ini bapaknya di penjara. Awalnya broken home mereka ini. Artinya, anak-anak ini dijamin kehidupannya, diawasi, dididik kembali,” kata Al Haris.
Al Haris menjelaskan, perilaku anarkis kelompok ini dinilai merusak mental generasi muda dan menyerang korban secara acak. Seluruh elemen pemerintahan harus bergerak secara harmonis demi memutus rantai kejahatan jalanan ini.
“Tidak boleh ada geng motor, karena merusak mental anak-anak kita. Korbannya susah ditebak, bisa anak kecil, bisa orang tua. Ketika mereka sudah kalap bisa berbuat apapun. Hari ini kita buat komitmen bersama, tidak hanya kolaborasi, tapi berorkestrasi bersama,” ucapnya.
Di sisi lain, jajaran kepolisian menggelar koordinasi ini untuk memperkuat sinergi penanggulangan secara komprehensif. Upaya tersebut berfokus pada perumusan langkah hukum formal maupun pendekatan preventif di luar jalur hukum.
Menurut Kapolda Jambi, Krisno Halomoan Siregar, rapat koordinasi ini merupakan bentuk keprihatinan forkopimda. Penyaluran energi besar para remaja ke arah positif menjadi fokus utama di luar penegakan sanksi.
”Kami berdiskusi tentang langkah-langkah hukumnya. Idenya sudah dapat maupun langkah-langkah di luar hukum. Yang paling nyata itu bagaimana bisa menyalurkan energi besar dalam diri mereka menjadi hal positif,” jelas Krisno.
Dukungan penuh terhadap langkah kepolisian juga ditegaskan pihak Kejaksaan Tinggi Jambi. Penegakan hukum yang konsisten dan terukur dipandang krusial dalam aspek pencegahan maupun penindakan.
“Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah manivestasi nyata dari kepedulian, tanggung jawab dan komitmen kolektif bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kajati Jambi, Sugeng Hariadi. | MY
