JAMBIBRO.COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi mendeteksi terdapat ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Jambi rawan gangguan dan hambatan pada Pilkada Serentak 2024.
Untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan pada hari pencoblosan 27 November 2024, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pemetaan TPS. Disimpulkan, ada 5 indikator kerawanan paling banyak terjadi dan 9 indikator kerawanan banyak terjadi.
“Selain itu juga ada 10 indikator kerawanan yang jarang terjadi, namun perlu diantisipasi,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin, kepada wartawan, Sabtu, 23 November 2024.
Wein menjelaskan, pemetaan kerawanan dilakukan terhadap 8 variabel dan 24 indikator yang diambil dari 1.585 desa/kelurahan pada 11 kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi yang melaporkan potensi kerawanan TPS di wilayahnya.
Adapun variabel dan TPS rawan itu adalah penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, DPK, dan penyelenggara di luar domisili, pemilih disabilitas serta TPS terdapat riwayat PSU).
Kedua, keamanan (riwayat kekerasan dan/atau intimidasi serta penolakan terhadap pemungutan suara). Ketiga, TPS dengan riwayat politik uang. Keempat, TPS dengan riwayat politik SARA.
Kelima, netralitas (petugas KPPS ikut berkampanye, ASN/TNI/POLRI/perangkat desa melakukan kegiatan yang menguntungkan paslon). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan).
Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/perusahaan, dan posko/rumah tim kampanye peserta pemilu, dan/atau lokasi khusus). Terakhir, jaringan listrik dan internet.
Wein yang didampingi dua anggota lainnya, Indra Tritusian dan Ari Juniarman, menyebut, pemetaan dilakukan untuk memitigasi tingkat kerawanan pada hari pencoblosan. Pemetaan itu sebagai peringatan awal.
“Mudah-mudahan pada pelaksanaannya nanti tidak terjadi kerawanan itu. Ini upaya preventif agar kerawanan ini tidak terjadi,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi itu.
Hasil pemetaan Bawaslu Provinsi Jambi tersebut telah disampaikan ke KPU Provinsi Jambi dan lembaga terkait lainnya untuk dijadikan atensi. Tujuannya untuk memastikan TPS dalam kondisi baik dan aman.
Sementara itu, Indra Tritusian menambahkan, 5 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi meliputi 1.834 TPS terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT, 1.348 TPS pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, 1.272 TPS terdapat Pemilih Tambahan (DPТЬ), 704 TPS penyelenggaranya pemilih di luar domisilinya bertugas, dan 576 TPS terdapat kendala jaringan internet.
Sedangkan untuk 9 indikator TPS rawan yang banyak terjadi, terdiri dari 319 TPS terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK), 287 TPS terdapat kendala aliran listrik,186 TPS berada di wilayah rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor.
Kemudian, 102 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan, bahkan tidak tersedia logistik saat pemilihan, dan 95 TPS dekat dengan lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
Selain itu, 82 TPS berada di dekat rumah paslon atau posko tim, 77 TPS sulit dijangkau, 58 TPS memiliki riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU), 52 TPS memiliki riwayat kerusakan logistik pemungutan suara saat pemilihan.
Sementara, 10 indikator TPS rawan yang cukup banyak terjadi, terinci 48 TPS di dekat wilayah kerja pertambangan atau pabrik, 39 TPS memiliki riwayat terjadinya intimidasi terhadap penyelenggara pemilihan, 37 TPS memiliki riwayat money politic atau pemberian barang.
Kemudian terdapat 30 TPS berada di wilayah rawan konflik, 21 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik (maksimal H-1), dan 13 TPS pernah terjadi kekerasan.
Lalu ada 9 TPS yang terjadi ASN, TNI/Polri, perangkat desa melakukan kegiatan yang menguntungkan paslon, 12 TPS berada di lokasi khusus, 6 TPS petugas KPPS-nya pernah berkampanye untuk paslon, dan 2 TPS pernah terjadi kasus penghinaan.
Mengantisipasi kecurangan, gangguan dan hambatan pada hari pemilihan, Bawaslu Provinsi Jambi telah menyusun strategi pencegahan dan pengawasan. Sedikitnya ada 5 strategi yang akan dijalan Bawaslu.
Lima strategi itu ada melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, berkoordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan, serta memberi sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang politik.
Strategi lainnya, melakukan kolaborasi dengan pemantau pemilihan dan pengawas partisipatif, serta menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat.
“Kami juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih,” tegas Wein. | DOD
