Home / Politik / Reportase

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:18 WIB

KPAI Sarankan DPRD Provinsi Jambi Alokasikan Anggaran Cukup untuk Atasi Perlindungan Anak

Anggota DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di Jakarta, pada 21 – 23 Maret 2024 | dok setwan

JAMBIBRO.COM – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi berkonsultasi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Jakarta, 21 – 23 Maret 2024.

Kunjungan kerja itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara. Ikut dalam kunker ini Ketua Komisi IV Fadli Sudria dan Sekretaris Komisi IV Eka Marlina.

Baca Juga  55 Anggota DPRD Provinsi Jambi Ikuti Orientasi di Jakarta

Anggota yang hadir, Hakiman, Budi Yako, Ezzaty, Andarno, Asriadi, Hamdani, Rendra Ramadhan Usman, M Amin, Ibnu Sina, dan H Kamal HG.

Rombongan anggota DPRD Provinsi Jambi yang didampingi tenaga ahli dan pendamping ini disambut oleh Wakil Ketua KPAI, Dr Jasra Putra.

Pinto Jayanegara menyebutkan, konsultasi ke KPAI penting dilakukan, untuk mendapat informasi tentang langkah-langkah yang bisa diambil DPRD dalam merumuskan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jambi.

Baca Juga  DPRD Provinsi Jambi Minta Batas Tanjabbar–Tanjabtim Diselesaikan Cepat, Kemendagri Seriuslah !!!

Menurut Pinto, pembahasan mengacu pada UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. DPRD Provinsi Jambi ingin tahu lebih dalam faktor penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak.

Selain itu, juga ingin mengetahui peran KPAI dalam pemulihan atau penanganan anak pasca terjadinya kekerasan.

“Apa saja langkah strategis yang bisa dilakukan oleh lembaga DPRD dalam penyelenggaraan perlindungan anak,” jelas Pinto, Sabtu (23/3/2024).

Baca Juga  Ketua DPRD Provinsi Jambi Minta Proses PPDB Tertib dan Sesuai Aturan

KPAI menyarankan DPRD Provinsi Jambi yang salah satu fungsinya budgeting (anggaran), agar mengalokasikan dana yang cukup untuk mengatasi masalah kekerasan pada anak.

Di samping itu, DPRD Provinsi Jambi, khususnya Komisi IV, diharapkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan UPTD yang mengurusi problem perlindungan terhadap anak. | DIA

Share :

Baca Juga

Reportase

Diajak Mabuk dan Diperkosa, Gadis di Bawah Umur Ditinggalkan di Pinggir Jalan

Politik

PKS Jambi Gelar Upacara HUT 80 Kemerdekaan RI

Politik

Tigor Sinaga Puji Nalim, Humble dan Mau Mendengar Masukan

Politik

Warga Penasaran Sosok Budi Setiawan, Anak Muda Santun Itu Keluar Masuk Kampung

Reportase

Rutin Tiap Jumat Polda Jambi Berbagi Nasi Bungkus

Reportase

OJK Terbitkan Aturan BNPL untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan

Reportase

Mandi Shafar, Warisan Tradisi Laut yang Menyatukan Tanjung Jabung Timur

Reportase

Purna Paskibraka Wajib Jadi “Duta Pancasila” Disiplin Berintegritas