JAMBIBRO.COM – Kabupaten Batanghari menunjukkan capaian menggembirakan dalam indikator ekonomi dan sosial sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan dari 2,99 persen pada 2024 menjadi 5,21 persen, didorong sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertambangan batu bara.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) juga mencapai Rp89,31 juta, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi daerah.
Namun di balik tren positif tersebut, pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai Batanghari masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan.
Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer dinilai menyimpan risiko, terutama terhadap fluktuasi harga komoditas global.
“Pertumbuhan ini patut diapresiasi, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan transformasi ekonomi. Ketergantungan pada sawit dan batu bara membuat Batanghari rentan terhadap gejolak eksternal,” ujarnya.
Dari sisi pembangunan manusia, Batanghari mencatat kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,12 menjadi 73,94. Tingkat kemiskinan turun dari 8,63 persen menjadi 8,27 persen, sementara pengangguran juga menurun dari 4,49 persen menjadi 4,21 persen.
Secara historis, tren penurunan kemiskinan cukup konsisten sejak 2021 yang berada di angka 10,05 persen hingga mencapai 8,27 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin pun berkurang dari 25.880 jiwa menjadi 22.830 jiwa.
Menurut Noviardi, capaian tersebut menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah daerah, terutama melalui program bantuan sosial dan penguatan sektor pertanian.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan penurunan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan, melainkan harus didorong oleh penciptaan nilai tambah ekonomi.
“Penurunan kemiskinan harus ditopang oleh produktivitas dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar efek jangka pendek,” katanya.
Keberhasilan lain terlihat dari penurunan kemiskinan ekstrem dari 1,72 persen menjadi 0,52 persen, yang turut berkontribusi pada turunnya angka stunting secara signifikan.
Dari puncak 26,3 persen pada 2022, angka stunting turun menjadi 10,01 persen pada 2023 dan kembali menurun menjadi 6,47 persen pada 2024. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut turun hingga 4 persen pada 2025 sebagai bagian dari upaya menuju zero stunting pada 2027.
Meski demikian, Noviardi menegaskan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan. Faktor lain seperti tingginya angka kelahiran, pola pemberian makanan pendamping ASI yang belum optimal, serta buruknya sanitasi dan pengelolaan sampah rumah tangga turut menjadi penyebab utama.
“Penanganan stunting harus komprehensif. Edukasi gizi, perbaikan sanitasi, dan penguatan layanan kesehatan menjadi faktor kunci, bukan hanya bantuan makanan,” ujarnya.
Di sektor ekonomi mikro, perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM menunjukkan tren positif dengan bertambahnya jumlah unit usaha sejak beberapa tahun terakhir. Meski demikian, kontribusi sektor ini terhadap struktur ekonomi daerah dinilai masih terbatas.
Noviardi mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan guna menciptakan nilai tambah di dalam daerah. Selain itu, diversifikasi ekonomi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer.
“Batanghari perlu mendorong sektor manufaktur berbasis agro, memperkuat UMKM, serta membuka ruang bagi ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi adalah kunci agar pertumbuhan yang ada tidak bersifat semu,” tegasnya.
Dengan capaian yang ada, Batanghari dinilai berada di jalur yang tepat dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, tanpa langkah transformasi yang terarah dan berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi saat ini berpotensi menghadapi tekanan di masa depan. | DIA
