JAMBIBRO.COM – Ketimpangan wilayah di Kabupaten Tebo dinilai masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Dominasi sektor pertanian yang menyumbang hampir separuh PDRB telah menciptakan ketidakseimbangan antar sektor dengan indeks Balance Growth 0,299 yang menunjukkan disparitas tinggi.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menjelaskan ketimpangan tidak hanya terjadi antar sektor, tetapi juga antar kecamatan. Perbedaan mencolok terlihat antara Kecamatan Rimbo Bujang dengan jumlah penduduk 66.046 jiwa dibandingkan Tebo Ilir yang hanya 30.266 jiwa.
“Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur yang menghambat mobilitas barang dan jasa. Akibatnya, biaya ekonomi menjadi tinggi dan produktivitas, terutama di sektor informal, sulit meningkat,” ujarnya, Rabu 15 April 2026.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,71 persen memang rendah. Namun kondisi itu belum mencerminkan kualitas tenaga kerja yang kuat karena sebagian besar masih bekerja di sektor informal dengan nilai tambah rendah.
Realisasi belanja modal APBD tahun 2025 hanya mencapai 60,39 persen dari pagu. Angka tersebut dinilai belum optimal dalam mendorong pemerataan pembangunan, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah pinggiran.
Dampak ketimpangan tercermin pada indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Tebo tercatat 6,12 persen pada 2024, sementara prevalensi ketidakcukupan konsumsi mencapai 11,03 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi.
“Data kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada belum inklusif. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata,” tegas Noviardi.
Ia mengingatkan adanya potensi risiko sosial seperti konflik agraria akibat tekanan terhadap lahan perkebunan. Selain itu, arus migrasi ke pusat kecamatan berpotensi meningkat dan dapat melemahkan kohesi sosial masyarakat.
Berdasarkan klasifikasi Klassen, Kabupaten Tebo masih tergolong daerah tertinggal di tingkat provinsi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Untuk itu, Noviardi mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pemerataan APBD dan investasi dalam arah pembangunan ke depan. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal serta penguatan sektor jasa dinilai menjadi kunci utama.
“RKPD 2026 harus menjadi momentum transformasi. Pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan PDRB, tetapi harus memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata,” ujarnya.
Tanpa langkah strategis tersebut, ketimpangan wilayah di Tebo berpotensi terus melebar. Kondisi ini dapat menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. | DIA
