JAMBIBRO.COM — Sebanyak 119 tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Jambi kini resmi menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Proses pengangkatan tersebut dituntaskan melalui pelantikan yang digelar pada Jumat pagi, 31 Oktober 2025, di Ballroom Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi.
Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, memimpin prosesi pelantikan, sekaligus menyerahkan Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 1.014 Tahun 2025 tentang Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2025.
Diza menegaskan, pengangkatan PPPK merupakan bagian dari langkah strategis reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Pemkot Jambi. Tujuannya adalah membentuk struktur pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
“Pengangkatan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, keduanya menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan birokrasi masa kini,” ujar Diza.
Diza juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Jambi tetap berupaya menjaga kesejahteraan pegawai melalui pengangkatan PPPK.
“Situasi ini menuntut kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Diza turut mengimbau seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membina dan memanfaatkan tenaga PPPK paruh waktu sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Ia berharap para pegawai yang baru dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik dan menjaga integritas sebagai bagian dari ASN.
“Jadikan pelantikan ini sebagai awal pengabdian yang penuh semangat, tanggung jawab, dan disiplin. Bersinergilah dengan ASN lainnya untuk mewujudkan birokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ASN BerAKHLAK,” pesannya.
Diza pun menekankan pentingnya pemahaman terhadap seluruh program Pemkot Jambi agar para pegawai mampu menyampaikan informasi secara tepat dan akurat kepada masyarakat.
“Mari kita bangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” tutup Diza. | DIA
