JAMBIBRO.COM — DPRD Provinsi Jambi menampung aspirasi dari Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi, guna menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang belum bisa masuk database menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aspirasi disampaikan dalam pertemuan Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi dengan anggota DPRD Provinsi Jambi, di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jumat, 17 Januari 2025.
Pertemuan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, didampingi Wakil Ketua Ivan Wirata.
Juga hadir Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan, Wakil Ketua Komisi IV Rusli Kamal Siregar, anggota Komisi IV Juwanda, dan anggota Komisi I M Nasir.
Pertemuan berlangsung seharian, dari pagi sampai sore. Tidak ada satupun isu yang luput dari kacamata dewan, sebagai bentuk keseriusan DPRD Provinsi Jambi dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer.
Dari data yang dipaparkan Badan Kepegawain Daerah (BKD) Provinsi Jambi, terdapat sekitar 8.500 pegawai honorer yang sudah masuk database maupun yang belum.
Dalam pertemuan itu Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi menyampaikan beberapa tuntutan, seperti gaji standar UMR, pengangkatan status honorer menjadi PPPK, PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh waktu, dan kesetaraan serta keadilan bagi yang sudah memenuhi syarat agar diperhatikan menjadi prioritas penerimaan PPPK.
Semua tuntutan itu dibahas satu per satu, kemudian mencapai mufakat. Hafiz secara tegas mengatakan akan segera menindaklanjuti secara konkret hasil rapat dan kesepakatan bersama ini.
“Dalam waktu dekat kami segera melakukan konsultasi dan koordinasi ke seluruh stakeholder. Kami mulai dari perwakilan kita di Senayan (DPR RI), lalu kementerian terkait untuk memastikan perjuangan ini sampai,” tegas Hafiz.
Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi berterima kasih kepada DPRD Provinsi Jambi yang telah mengakomodir keluhan mereka. Para pegawai honorer bersama para anggota DPRD Provinsi Jambi menutup pertemuan dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri”. | DOD
