JAMBIBRO.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, membuka agenda Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), serta Pembinaan Statistik Sektoral 2026, di Kota Jambi, Selasa 13 April 2026.
Sudirman menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan statistik berkualitas, atau dikenal dengan sebutan SEMESTA. Program ini bentuk sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, dinas kominfo selaku wali data, dan Bappeda sebagai sekretariat Satu Data Indonesia (SDI).
“Saya mengapresiasi BPS Provinsi Jambi, dinas kominfo dan bappeda atas terselenggaranya kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan ini langkah penting dalam mewujudkan statistik berkualitas melalui data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggunggjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan,” ungkap Sudirman.
Sudirman menegaskan, tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral oleh setiap perangkat daerah sudah memiliki payung hukum kuat. Implementasi aturan diharapkan mampu memberi akselerasi cepat dalam upaya peningkatan pembangunan statistik di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah secara berkesinambungan.
“Dengan terbitnya dua peraturan tersebut diharap mampu mendorong dan memberi akselerasi cepat dalam upaya peningkatan pembangunan statistik sektoral di Provinsi Jambi secara efektif, efisien dan berkesinambungan,” tegas Sudirman merujuk pada regulasi pusat dan daerah.
Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada periode penilaian 2026. Sebelumnya, pada 2024, nilai IPS pemerintah provinsi tercatat sebesar 2,68 yang masuk dalam kategori atau predikat baik.
Sudirman secara khusus memberi instruksi kepada enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian serta pembinaan tahun ini. Dinas perkebunan serta dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk diminta bersiap secara optimal menghadapi evaluasi.
Harapannya pada 2026 nilai IPS bisa meningkat, membuktikan kualitas tata kelola data di OPD semakin lebih baik. Pada pembinaan kali ini, secara khusus hanya mengundang 6 OPD, diantaranya OPD yang akan diajukan sebagai lokus penilaian EPSS 2026, yaitu dinas perkebunan dan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.
“Kepada kedua OPD tersebut, saya minta mengambil momen pertemuan kali ini dimanfaatkan optimal dalam memastikan indikator-indikator yang dinilaikan dalam EPSS tersedia dan relevan,” ujar Sudirman.
Selain kedua instansi tersebut, dinas kesehatan bersama dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan juga terpilih menjadi lokus pembinaan statistik. Diharap proses pembinaan memberi dampak nyata terhadap akurasi data yang akan digunakan dalam pembangunan daerah.
“Saya berharap dengan dipilihnya kedua dinas ini sebagai lokus pembinaan, penyelenggaraan kegiatan statistiknya menjadi lebih baik yang akhirnya berdampak pada data statistik yang dihasilkan merupakan data berkualitas serta memberi dampak nyata terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Sudirman terus mendorong agar bappeda dan dinas kominfo konsisten menjaga kolaborasi dengan BPS sebagai pembina data di daerah. Sinergi tersebut harus memastikan data tidak hanya berhenti di tahap perencanaan, tapi juga menjadi dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan yang menyentuh masyarakat.
Pentingnya nilai IPS juga disoroti, karena posisi indikator ini telah menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, nilai ini dimanfaatkan oleh KemenPAN-RB dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB) serta menjadi bahan evaluasi Bappenas terhadap Satu Data Indonesia.
“Saya berharap seluruh kepala badan dan kepala dinas mengawal pelaksanaan kegiatan EPSS ini. Nantinya nilai yang dihasilkan bukan sebatas cerminan pembangunan statistik di OPD, namun merupakan gambaran pembangunan statistik di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi,” pungkas Sudirman.
Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan BPS Provinsi Jambi, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Hadir pula para pimpinan dinas terkait yang menjadi fokus pembinaan, guna memastikan keselarasan program penguatan data sektoral 2026. | DIA
