JAMBIBRO.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi merilis, kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) tumbuh positif di Jambi pada Januari 2024. Fungsi intermediasi berjalan baik. Profil risiko terjaga sejalan semakin tingginya aktivitas ekonomi.
Kepala OJK Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata mengungkapkan, pihaknya terus mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, seperti rapat dan koordinasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2024.
“Upaya itu diharap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengakselerasi pengentasan kemiskinan, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke masyarakat Jambi sesuai visi misi TPAKD 2021 – 2025,” kata Yudha, di Kota Jambi.
Pada perkembangan sektor perbankan, kinerja intermediasi Bank Umum (BU) stabil dan tumbuh. Per Januari 2024 kredit tumbuh 7,43 persen (yoy) menjadi Rp.50,38 triliun.
Kredit konvensional tumbuh 6,23 persen (yoy) menjadi Rp.45,13 triliun. Pembiayaan syariah tumbuh 18,96 persen menjadi Rp.5,25 triliun.
Terdapat penurunan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar -2,85 persen (yoy), berasal dari DPK perbankan konvensional yang turun -3,67 persen (yoy) menjadi Rp.39,38 triliun. Sementara DPK perbankan syariah meningkat 6,72 persen (yoy) menjadi Rp.3,71 triliun.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BU pada Januari 2024 tercatat 116,90 persen, lebih tinggi dari LDR BU nasional 84,99 persen. Itu terjadi karena penyaluran kredit bank-bank umum lebih besar dibanding DPK yang dihimpun.
Sementara itu, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,95 persen berada di bawah rasio NPL nasional sebesar 2,32 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit BU di Jambi masih didominasi oleh konsumsi 42,60 persen, diikuti modal kerja 30,97 persen, dan investasi 26,42 persen.
Berdasar kategori debitur, porsi penyaluran kredit kepada UMKM tercatat 46,06 persen dan non-UMKM 53,94 persen. Ini sejalan dengan porsi penyaluran kredit terbesar masih pada sektor bukan lapangan usaha-rumah tangga (termasuk multiguna) 29,25 persen, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 26,57 persen dan perdagangan besar dan eceran 17,02 persen.
Yudha juga menjelaskan perkembangan industri keuangan perbankan (BPR/BPRS) di Jambi. Kinerja intermediasi kredit BPR tumbuh positif pada Januari 2024 sebesar 10,68 persen (yoy) menjadi Rp.1.407,54 miliar. DPK tumbuh 11,97 persen (yoy) menjadi Rp.1.014,62 miliar.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR pada Januari 2024 tercatat 80,18 persen dan kualitas kredit bermasalah dengan rasio NPL 3,28 persen (yoy).
Porsi kredit modal kerja 54,28 persen dari total penyaluran kredit, diikuti investasi 30,19 persen, dan konsumsi 15,52 persen. Porsi penyaluran BPR kepada UMKM tercatat 82,84 persen dan non-UMKM 17,16 persen.
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar pada sektor konstruksi 23,95 persen, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 19,10 persen.
Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada Januari 2024 menunjukkan perkembangan positif, dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan 26,88 persen (yoy).
Sejak berdiri pada 2019, sampai Januari 2024 LKMS telah menyalurkan dana Rp.2,29 miliar kepada 1.284 nasabah dengan NPF 12,62 persen.
Untuk kinerja industri asuransi, terdapat kenaikan premi yang didominasi premi asuransi umum konvensional 202,39 persen (yoy) dengan total premi Rp.619 miliar.
Asuransi jiwa konvensional mengalami kenaikan 10,53 persen (yoy) dengan total premi Rp.467 miliar. Premi asuransi umum syariah meningkat 11,62 persen (yoy), sedangkan asuransi jiwa syariah turun 73,53 persen (yoy).
Kinerja perusahaan pembiayaan di Jambi tumbuh positif. Penyaluran pembiayaan Rp.9.071 miliar atau meningkat 12,94 persen (yoy), dengan Non-Performing Financing (NPF) meningkat hingga 3,01 persen.
Terdapat penurunan jumlah kontrak pembiayaan menjadi 909.506 kontrak atau turun -3,97 persen (yoy), namun meningkat 0,12 persen dibanding bulan sebelumnya (mtm).
Sementara itu, industri modal ventura menunjukan total pembiayaan menjadi sebesar 103,42 miliar, turun -20,68 persen (yoy) dan rasio NPF turun menjadi sebesar 3,43 pesen, turun -3,11 persen (yoy).
Pada sektor dana pensiun menunjukan pertumbuhan positif, tercermin dari total aset tumbuh 6,84 persen (yoy) menjadi Rp219,27 miliar dan total investasi meningkat 4,39 persen (yoy) menjadi Rp208,43 miliar.
Pada Fintech Peer to Peer Lending menunjukan pertumbuhan positif pada akumulasi pembiayaan tumbuh 59,60 persen (yoy) menjadi 4.573 miliar. Jumlah rekening penerima aktif tumbuh 9 persen (yoy), diikuti outstanding pembiayaan tumbuh positif 50,22 persen (yoy) menjadi 545.09 miliar di Desember 2023.
Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dari Provinsi Jambi terus meningkat. Pada Desember 2023 jumlah investor tercatat 117.233 Single Investor Identification (SID), meningkat 19,27 persen (yoy).
Selanjutnya, jumlah transaksi saham pada Desember 2023 tercatat Rp.1.269,62 miliar atau meningkat 38,53 persen (yoy). Nilai penjualan reksa dana yang dilakukan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) pada Desember 2023 tercatat Rp.49,32 miliar atau menurun 35,85 persen (yoy).
Saat ini di Provinsi Jambi belum ada perusahaan yang tercatat sebagai emiten. OJK Jambi terus berkolaborasi dengan stakeholder, memberi edukasi untuk mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowdfunding (SCF).
Upaya yang dilakukan Kantor OJK Jambi adalah melaksanakan Program Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal terpadu (SEPMT), dengan harapan mendorong pelaku usaha menjadi emiten dan tata kelola perusahaan lebih transparan serta dapat meningkatkan permodalan perusahaan.
Sampai Januari 2024, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan sebanyak 2 kegiatan, dengan capaian 520 peserta. Program kegiatan OJK maupun OJK Provinsi Jambi dapat dilihat pada media sosial OJK Jambi (instagram: @ojk_jambi).
OJK Jambi telah menerima 10 pengaduan konsumen, terdiri dari 4 pengaduan perbankan dan 6 pengaduan IKNB. OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan nasabah melalui internal dispute resolution oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Saat ini sebanyak 1 pengaduan yang menjadi sengketa sedang dalam proses oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.
Meskipun belum ditemukan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin maupun fintech P2P ilegal, namun OJK Jambi tetap berkomitmen dan memprioritaskan perlindungan terhadap konsumen serta masyarakat dengan lebih responsif.
OJK Jambi menyikapi isu yang ada di masyarakat terkait investasi ilegal maupun isu yang berpotensi menjadi pengaduan pada masyarakat. LJK diminta melakukan aksi antisipatif lebih dini.
OJK Jambi juga telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK), melalui walk in maupun online mencapai 895 permintaan.
Dalam rangka implementasi program TPAKD telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi, membahas evaluasi dan rencana program kerja 2024 di masing-masing TPAKD.
Selain itu, dalam rencana program kerja TPAKD 2024 akan memuat program kerja Regular dan Irregular antara lain sebagai berikut:
Program Regular
1. Kredit Mantap 24 Bank Jambi
2. Penyaluran KUR Mikro, Super Mikro, dan Ultra Mikro
3. Program Satu Rekening Satu Pelajar
4. Akselerasi terdapatnya Agen Laku Pandai
5. Rapat Pleno TPAKD
Program Irregular
1. Jambi Basamo (Berinvestasi di Pasar Modal)
2. Business Matching UMKM
3. Program Ekosistem Keuangan Inklusif
4. OJK Jambi Berkelana (Bersama Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan)
5. Pembiayaan Replanting Sawit
6. Optimalisasi Program Beras Zabak
7. Sosialisasi Program Bursa Karbon
Untuk merealisasikan program-program itu, perlu sinergi dengan pemerintah setempat, serta menjadikan TPAKD akselerator guna mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. | REL
Editor : Doddi Irawan
