ANCAMAN kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi Jambi. Saat musim kering datang, kekhawatiran yang sama selalu muncul. Lahan gambut yang mengering mudah terbakar. Titik panas bermunculan. Asap mengintai permukiman.
Di tengah kondisi itu, kali ini pemerintah pusat mengucurkan bantuan Rp30 miliar untuk penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi. Bantuan tersebut diharap tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran.
Di tengah pengalaman panjang menghadapi kebakaran lahan dan kabut asap, masyarakat Jambi menanti tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung di lapangan.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin. Dana yang digelontorkan negara harus mampu menjawab persoalan yang selama ini berulang setiap tahun.
Mustaharuddin minta Pemerintah Provinsi Jambi memastikan penggunaan dana berjalan transparan, tepat sasaran, dan efektif. Masyarakat ingin tahu, Rp30 miliar itu menghasilkan apa. PKS mengingatkan agar anggaran ini benar-benar bekerja di lapangan.
“Ukurannya bukan hanya berapa besar yang terserap, tapi seberapa besar persoalan karhutla bisa kita gecah dan tangani,” ujar Mustaharuddin.
Bagi publik, pertanyaan tersebut bukan sekadar soal administrasi. Warga ingin melihat hasil konkret. Mereka ingin mengetahui bagaimana anggaran itu diterjemahkan menjadi perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
Dana bantuan itu dibagi kepada empat organisasi perangkat daerah yang menjadi ujung tombak penanganan karhutla. BPBD Provinsi Jambi memperoleh alokasi lebih dari Rp18 miliar. RSUD Raden Mattaher menerima Rp6,5 miliar. Dinas Kesehatan Rp2,8 miliar lebih, dan Dinas Kehutanan Rp1,8 miliar.
Bagi PKS, pembagian anggaran harus diikuti dengan target jelas. Setiap instansi wajib memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi secara terbuka. Pengawasan ketat diperlukan, agar tidak ada anggaran yang menguap tanpa dampak nyata.
“BPBD harus semakin kuat dari sisi personel, peralatan dan mobilitas. Sektor kesehatan harus siap memberi perlindungan pada masyarakat terdampak asap. Dinas Kehutanan harus memperkuat pencegahan, terutama di kawasan rawan dan lahan gambut. Semua harus punya ukuran keberhasilan,” tegas Mustaharuddin.
Dalam penanganan karhutla, persoalan sesungguhnya, bukan hanya bagaimana memadamkan api ketika sudah berkobar. Tantangan yang lebih besar adalah mencegah api muncul dan meluas.
Selama ini, banyak wilayah baru mendapat perhatian ketika kebakaran sudah terlanjur membesar. Padahal kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan dampak kesehatan sering kali jauh lebih besar dibanding biaya pencegahan.
Kesiapsiagaan dinilai harus menjadi fondasi utama penggunaan bantuan. Fasilitas pendukung, seperti embung air di kawasan gambut, perlu dioptimalkan. Armada pemadam harus dipastikan siap bergerak kapan saja. Patroli rutin bersama Masyarakat Peduli Api juga harus diperkuat, sebagai garda terdepan di lapangan.
“Jangan sampai selalu datang setelah api membesar. Pencegahan harus diperkuat. Kalau sumber air tersedia, peralatan siap, masyarakat dilibatkan, dan deteksi dini berjalan, kita punya peluang lebih besar untuk mencegah kebakaran meluas,” kata Mustaharuddin.
Ancaman asap bukan persoalan kecil bagi masyarakat Jambi. Ketika kebakaran meluas, dampaknya menjalar ke hampir seluruh aspek kehidupan. Anak-anak berisiko terganggu kesehatannya. Aktivitas sekolah terhenti. Pelayanan publik ikut terdampak. Pergerakan ekonomi melambat.
Warga yang bergantung pada aktivitas luar ruangan menjadi kelompok yang paling merasakan akibatnya. Itulah sebabnya, Mustaharuddin menilai penggunaan dana Rp30 miliar tersebut harus dibuka secara terang pada masyarakat.
“Publik berhak mengetahui ke mana anggaran dialokasikan dan manfaat apa yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Mustaharuddin.
Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari laporan penyerapan anggaran. Hasil nyata di lapangan harus menjadi indikator utama. Berkurangnya titik panas, meningkatnya kecepatan respons, serta keberhasilan mencegah kebakaran menjadi parameter yang lebih penting.
“Kami ingin masyarakat bisa melihat manfaatnya. Ketika terjadi karhutla, respons harus lebih cepat. Ketika kualitas udara memburuk, pelayanan kesehatan harus siap. Yang paling penting, titik api harus bisa dicegah sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” tegas Mustaharuddin.
Di tengah kompleksitas persoalan karhutla, tidak ada satu instansi yang mampu bekerja sendiri. Penanggulangan bencana lingkungan tahunan ini membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi.
Pemerintah daerah, aparat keamanan, sektor swasta, kelompok masyarakat, hingga relawan di tingkat desa harus bergerak dalam irama yang sama. Koordinasi menjadi elemen penting agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Mustaharuddin menegaskan, seluruh dinas terkait harus membangun komunikasi yang solid dan saling mendukung sesuai tugas masing-masing. Di saat yang sama, fungsi pengawasan akan terus dijalankan agar penggunaan anggaran tidak keluar dari tujuan utama.
“Karhutla tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Ini pekerjaan bersama. Fraksi PKS akan terus mengawal, agar bantuan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jambi,” pungkasnya.
Dana Rp30 miliar yang dikirim pemerintah pusat bukan sekadar angka dalam neraca anggaran. Dana itu amanah yang membawa harapan banyak orang. Harapan agar langit Jambi tetap bersih. Anak-anak dapat belajar tanpa gangguan asap. Masyarakat tidak lagi jadi korban bencana yang datang berulang.
Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut tidak cukup diwujudkan melalui laporan administrasi. Ukurannya ada di lapangan. Ada pada berkurangnya titik api. Ada pada kesiapan petugas. Ada pada keselamatan warga yang terlindungi dari ancaman asap.
“Anggaran harus bekerja untuk rakyat,” tandas Mustaharuddin. | dod
