Bupati Tanjungjabung Timur, Romi Hariyanto bersama President Director PetroChina, Qian Mingyang, di kantor PetroChina, Menara Kuningan, Jakarta | dki tjt
JAMBIBRO.COM – Sebuah momen penting berlangsung di kantor PetroChina International Jabung Ltd, Menara Kuningan, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.
Bupati Tanjungjabung Timur, Romi Hariyanto bersepakat dengan Qian Mingyang, President Director PetroChina International, untuk kembali mendorong hak pengelolaan gas sebesar 5 MMBTU oleh BUMD Tanjabtim.
Dengan kesepakatan itu proses persetujuan selanjutnya tinggal dari Kementerian ESDM. Nantinya hak pengelolaan gas menjadi tanggung jawab BUMD, dengan kerja sama pihak ketiga sebagai mitra BUMD.
Bupati Romi menyebut, progres menggembirakan perolehan kembali hak pengelolaan 5 MMBTU gas itu sudah sampai tahap teknis dari sisi pemkab.
Investor yang berkenan menjadi mitra pengelolaan gas tersebut sudah menyiapkan rencana bisnis bersama BUMD Tanjabtim.
“Sudah ada investor yang siap menjalankan rencana bisnis gas bersama BUMD kita. Jika ESDM sudah setuju, BUMD kita siap presentasikan renbis tersebut,” kata Romi, di Jakarta.
Romi berkeyakinan rencana bisnis itu berhasil, karena dijalankan mitra profesional dengan rekam jejak jelas. Dengan kerja sama itu Romi optimis akan menambah sumber pendapatan baru bagi Tanjabtim.
Kabag PPSDA Setda Tanjabtim, Hamidah yang turut mendampingi Romi menjelaskan, calon mitra BUMD itu adalah PT JGAS, sebuah konsorsium usaha pemanfaatan gas dari hulu hingga hilir.
Selama ini mereka mengandalkan sumber gas dari Blok Arun, Aceh, sedangkan permintaan kian tinggi.
“Mereka tertarik membangun fasilitas pengolahan gas alam cair dari sumber blok Jabung, khususnya Petrochina,” jelas Hamidah.
Nantinya gas cair dijual ke industri dan peretail yang tergabung atau terafiliasi dengan grup usaha.
Skema bisnisnya, PetroChina sebagai produsen gas menyerahkan 5 MMBTU kepada BUMD Samudera. Kemudian BUMD Pemkab Tanjabtim itu bekerja sama dengan PT JGAS untuk memasarkan kembali gas ke peretail dan industri. Rencana bisnis ini diproyeksikan untuk lima tahun.
Hak pengelolaan gas sebesar 5 MMBTU itu tadinya sudah diberikan ke Pemkab Tanjabtim pada 2013. Kala itu kuota tersebut gagal dikelola, karena tidak kunjung bersepakatnya BUMD Samudera dan PLN.
Pasalnya, PLN ketika itu tak juga mau membeli gas tersebut lantaran tidak disepakatinya harga jual.
“PJBG gagal kita laksanakan, sedangkan SKK Migas hanya membolehkan kita menjual gas itu ke PLN. Sekarang karena PLN tak lagi butuh gas, makanya peluang bisnis berikutnya kita minta bisa dijual ke sektor industri dan peretail,” kata Romi. | REL
