JAMBIBRO.COM — Suasana internal di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sedang tidak baik-baik saja.
Sekelompok pegawai, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer, menyatakan tidak percaya kepada Kepala Bidang Perumahan, Ariesto Harun Wijaya.
Surat mosi tidak percaya itu disampaikan langsung kepada Gubernur Jambi, Al Haris.
Dalam surat tertanggal 15 April 2025 tersebut para pegawai menyampaikan berbagai keluhan. Gaya kepemimpinan Ariesto dinilai tidak menciptakan iklim kerja kondusif.
Setidaknya ada sepuluh poin keberatan, diantaranya menyangkut komunikasi yang tidak sehat, kurangnya koordinasi, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dan transparansi anggaran.
Beberapa isinya menyebut adanya dugaan tindakan semena-mena terhadap pegawai, kurangnya perlindungan terhadap staf bawahan, hingga tudingan nama Gubernur Jambi kerap disebut-sebut untuk kepentingan internal yang dipertanyakan integritasnya.
Para pegawai berharap Gubernur Jambi merespons aspirasi ini secara bijak dan proporsional. Gubernur diminta mengevaluasi kinerja Ariesto Harun Wijaya.
Mereka menekankan, surat ini bukan bentuk perlawanan personal, tapi sebagai upaya menjaga profesionalisme, kenyamanan kerja, serta kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin bekerja dalam suasana sehat dan profesional. Harapan kami surat ini menjadi pertimbangan pimpinan untuk melakukan evaluasi yang adil dan objektif,” tulis perwakilan pegawai dalam surat tersebut.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Noviardi Ferzi, menilai adanya mosi tidak percaya dari pegawai Dinas PUPR Provinsi Jambi ini merupakan ujian kepemimpinan bagi kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi.
“Ini kan contoh ujian leadership dari Kepala Dinas PUPR itu sendiri,” ucapnya.
Noviardi menilai segala sesuatu yang terjadi di internal Dinas PUPR Provinsi Jambi tidak boleh lepas dari pengawasan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muzakkir.
“Fungsi atasan itu melakukan pembinaan. Nah ini yang tidak berjalan. Ini tidak lepas dari pengawasan langsung kepala dinasnya, karena kepala bidang tidak lepas dari pengawasan kepala dinas,” jelasnya.
Menurut Noviardi, kepala dinas harus banyak di dalam kantor. Kurangi aktivitas di luar, seperti mengikuti kegiatan gubernur. Harus banyak melakukan pembinaan secara internal.
Noviardi menyarankan Al Haris agar segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Kepala Bidang Perumahan Ariesto, termasuk Kepala Dinas PUPR Muzakkir.
“Kalau masalahnya cukup berat, harus dilakukan mutasi. Gubernur punya wewenang melakukan promosi dan mutasi. Tapi kita lihat dulu unsur persoalannya, jika terbukti maka bisa dilakukan pembinaan. Jika tidak, dimutasi kabidnya,” tegasnya.
Noviardi berharap persoalan ini segera teratasi, mengingat tugas Bidang Perumahan PUPR yang cukup berat sesuai janji Jambi Mantap Jilid II.
“Ini butuh konsentrasi dan pembinaan yang fokus. Jika internal PUPR saja tidak solid, bagaimana mau mewujudkan Jambi Mantap Jilid II. Apalagi target bidang perumahan cukup tinggi selaku leading sektor di Provinsi Jambi, 3 juta perumahan,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublis, Kepala Dinas PUPR Muzakkir maupun Kepala Bidang Perumahan Ariesto Harun Wijaya belum memberikan tanggapan terkait mosi tidak percaya anak buahnya.
Dikonfirmasi wartawan lewat WhatsApp, Ariesto Harun Wijaya belum merespon. | dia
