JAMBIBRO.COM — Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari 2026 memicu tekanan baru bagi perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia.
Pengamat ekonomi, Dr Noviardi Ferzi, menilai Indonesia berpotensi menghadapi tekanan fiskal serius jika konflik berlangsung lebih lama.
Menurut Noviardi, harga minyak global saat ini sudah bergerak di kisaran US$77–82 per barel, dan berpotensi menembus US$100 per barel jika eskalasi konflik terus meningkat, terutama penutupan Selat Hormuz terjadi.
Selat tersebut merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
“Jika konflik berlanjut 20 hari ke depan dan harga minyak melonjak ke US$100 per barel, tekanan terhadap APBN Indonesia akan sangat besar karena asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 hanya US$70 per barel,” katanya.
Noviardi menjelaskan, setiap kenaikan US$1 harga minyak di atas asumsi APBN berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menetapkan kuota subsidi BBM 2026 sebesar 48 juta kiloliter, terdiri dari Pertalite 29,26 juta KL, Biosolar 18,63 juta KL, dan minyak tanah 0,526 juta KL.
Angka ini sebenarnya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, namun anggaran subsidi energi justru naik menjadi Rp105,4 triliun atau meningkat sekitar 11,2 persen.
“Kondisi ruang fiskal sebenarnya sudah semakin sempit. Ketika harga minyak melonjak, pemerintah punya dua pilihan: menambah subsidi atau menyesuaikan harga BBM,” ujarnya.
Saat ini pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Namun beberapa BBM non-subsidi, seperti Pertamax telah mengalami penyesuaian harga sejak 1 Maret 2026.
Menurut Noviardi, langkah pemerintah menahan harga subsidi saat ini masih masuk akal karena stok BBM nasional relatif aman dalam jangka pendek.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyatakan cadangan BBM nasional cukup untuk sekitar 20 hari ke depan.
Namun ia mengingatkan kondisi tersebut hanya memberi ruang waktu terbatas bagi pemerintah.
“Stok memang aman dalam jangka pendek, tapi kalau perang berlangsung lebih dari dua atau tiga minggu tanpa de-eskalasi, tekanan fiskal akan cepat membesar,” ujarnya.
Noviardi memperkirakan, jika harga minyak bertahan di US$100 per barel, tambahan beban subsidi energi bisa mencapai sekitar Rp201 triliun.
Dalam skenario yang lebih ekstrim, jika harga minyak melonjak hingga US$120 per barel, beban subsidi bahkan berpotensi mendekati Rp515 triliun.
Situasi tersebut berisiko mendorong inflasi hingga sekitar 5 persen, melemahkan nilai tukar rupiah, dan memperlebar defisit anggaran.
“Kalau konflik tidak mereda hingga akhir Maret, opsi penyesuaian harga BBM hampir tidak bisa dihindari. Pemerintah mungkin akan mempertimbangkan kenaikan harga secara terbatas atau realokasi anggaran agar APBN tidak jebol,” ujarnya.
Meski demikian, Noviardi menilai pemerintah saat ini masih memilih pendekatan menjaga stabilitas sambil memantau perkembangan geopolitik.
“Strateginya sekarang jelas: tahan harga selama mungkin untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi jika eskalasi perang terus berlanjut, kemungkinan penyesuaian harga BBM bisa muncul sekitar akhir Maret atau April,” pungkasnya. | DIA
