JAMBIBRO.COM — Wali Kota Jambi, Maulana, menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Jambi 2026.
Agenda strategis ini dirangkaikan dengan peresmian kantor baru DPD REI Jambi, di Komplek Allegro, Mayang Mangurai, Selasa 21 April 2026.
Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, membuka kegiatan ditandai dengan pemukulan gendang dan penandatanganan prasasti. Prosesi pemotongan pita menjadi simbol dimulainya operasional kantor baru organisasi para pengusaha properti di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah itu.
Rakerda tahun ini mengusung tema “Soliditas dan Sinergi REI Jambi menuju Industri Properti yang Tumbuh dan Berdaya Saing”. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan pelaku usaha, untuk menyelaraskan visi mendorong pembangunan perumahan di Provinsi Jambi.
Abdullah Sani menekankan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengapresiasi REI yang selama ini konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi warga.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk REI sebagai mitra strategis yang telah menunjukkan eksistensinya dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya.
Wali Kota Jambi, Maulana, dalam pemaparannya menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi memberikan insentif nyata bagi pertumbuhan sektor perumahan. Salah satu langkah konkretnya adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi kategori tertentu.
“Kami telah mengeluarkan kebijakan BPHTB sebesar 0 rupiah untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kami percepat menjadi hanya satu jam. Ini bagian dari dukungan kami terhadap program nasional 3 juta rumah,” ungkap Maulana.
Maulana menambahkan, sinergi dengan REI sangat krusial untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti air bersih dan sistem drainase. Melalui program Kota Tangguh, Pemkot Jambi ingin memastikan setiap pembangunan hunian tidak hanya cepat, tapi juga bebas dari risiko banjir.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak, lingkungan sehat, serta kota yang tangguh. Ini hanya bisa terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tuturnya.
Tantangan urbanisasi di Kota Jambi menjadi fokus utama, mengingat jumlah penduduk mencapai 654.194 jiwa pada 2025. Pertumbuhan populasi yang pesat ini menuntut ketersediaan hunian tertata, agar pembangunan kota tetap merata dan berkelanjutan.
“Dengan jumlah penduduk 654.194 jiwa pada 2025, Kota Jambi menghadapi kebutuhan hunian semakin tinggi. Melalui program Kota Tangguh, kami memastikan pembangunan perumahan tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” jelas Maulana.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengapresiasi dukungan birokrasi Kota Jambi yang dianggap sangat pro-investasi. Ia menyoroti kontribusi sektor properti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah sangat signifikan bagi pembangunan.
“Penelitian menunjukkan kontribusi PAD dari properti dapat mencapai 35-55%, menunjukkan dampak besar pada keuangan daerah,” kata Joko.
Acara ini dihadiri Ketua DPD REI Jambi, Abbror Lubis, serta jajaran pengurus dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir pula pimpinan instansi vertikal, seperti Bank Indonesia, OJK, serta para pimpinan perbankan dan mitra usaha properti lainnya.
Melalui peresmian kantor baru ini, DPD REI Jambi diharapkan semakin solid dalam memberi kontribusi nyata bagi ekonomi daerah. Sinergi kuat antara pengembang dan pemerintah diproyeksikan mampu mewujudkan esensi dari visi Kota Jambi Bahagia. | DIA
