JAMBIBRO.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi mencatat kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Jambi stabil dan tumbuh positif pada Juni 2025.
Kinerja sektor jasa keuangan (SJK) di Jambi didorong meningkatnya aktivitas ekonomi, kepercayaan konsumen yang membaik, serta inovasi di berbagai segmen industri jasa keuangan.
Pertumbuhan positif di sektor perbankan ditopang oleh pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang meningkat 6,12 persen (yoy), terutama pada sektor untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya.
Seiring dengan itu, transaksi di sektor pasar modal juga tumbuh 162,71 persen (yoy), terdiri dari transaksi saham dan reksa dana. Pembiayaan pada sektor industri keuangan non bank (IKNB) turut meningkat 2,95 persen (yoy), yang ditopang oleh perusahaan pembiayaan.
OJK Jambi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan otoritas terkait, dengan mensinergikan program-program kerja dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program kerja, antara lain edukasi dan literasi keuangan, serta program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berperan sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) stabil dan tumbuh, per Juni 2025 kredit tumbuh 6,41 persen (yoy) menjadi Rp55,81 triliun. Kredit konvensional tumbuh 5,35 persen (yoy) menjadi Rp48,71 triliun, dan pembiayaan syariah tumbuh 15,06 persen menjadi Rp6,60 triliun.
Terdapat peningkatan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,47 persen (yoy), berasal dari DPK perbankan konvensional yang meningkat 8,44 persen (yoy) menjadi Rp44,08 triliun, dan peningkatan DPK perbankan syariah 20,28 persen (yoy) menjadi Rp4,63 triliun.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BU pada Juni 2025 tercatat 114,57 persen, atau lebih tinggi dari LDR BU nasional 87,55 persen. Sementara itu, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,78 persen, atau di bawah rasio NPL nasional 2,20 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit BU di Jambi masih didominasi oleh konsumsi sebesar 42,38 persen, diikuti investasi 30,02 persen, dan modal kerja 27,60 persen.
Selanjutnya, berdasarkan kategori debitur, porsi penyaluran kredit kepada UMKM tercatat 46,76 persen dan non-UMKM 53,24 persen.
Hal ini sejalan dengan porsi penyaluran kredit terbesar pada sektor bukan lapangan usaha-rumah tangga (termasuk multiguna) sebesar 28,46 persen, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 28,44 persen dan perdagangan besar dan eceran 15,40 persen.
Penyaluran kredit BPR di Jambi mengalami penurunan pada Juni 2025 sebesar 7,67 persen (yoy) menjadi Rp1,02 triliun, diikuti juga dengan penurunan DPK sebesar 11,85 persen (yoy) menjadi Rp954,20 miliar.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR di Jambi pada Juni 2025 tercatat 85,62 persen dan kualitas kredit bermasalah dengan rasio NPL 18,45 persen.
Porsi kredit modal kerja sebesar 53,21 persen dari total penyaluran kredit, diikuti investasi sebesar 32,74 persen dan konsumsi 14,05 persen. Selanjutnya, porsi penyaluran BPR kepada UMKM tercatat 83,33 persen dan kepada non-UMKM 16,67 persen.
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar pada sektor konstruksi sebesar 23,24 persen, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 18,69 persen.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Pada sektor IKNB, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada Juni 2025 menyalurkan pembiayaan Rp3,27 miliar, dengan outstanding pembiayaan Rp361,22 juta, menurun 7,02 persen (yoy) dengan jumlah nasabah 265 orang dan NPF 2,134persen.
Kinerja perusahaan pembiayaan di Jambi Mei 2025 dengan penyaluran pembiayaan Rp8,68 triliun, atau turun 99,03 (yoy) dengan Non-Performing Financing (NPF) di angka 3,21 persen, atau turun 0,60 persen (yoy). Terdapat peningkatan jumlah kontrak pembiayaan menjadi 1.444.069 kontrak, atau meningkat 48,19 persen (yoy).
Sementara itu, industri modal ventura posisi bulan Mei 2025 menunjukan total pembiayaan menjadi Rp130,45 miliar, meningkat 19,77 persen (yoy) dan rasio NPF 2,77 persen.
Dari sisi perusahaan pergadaian, posisi bulan Juni 2025 menunjukkan adanya peningkatan aset sebesar 26,57 persen (ytd) menjadi Rp2,84 miliar. Dari sisi pinjaman yang diberikan menurun menjadi Rp0,85 miliar.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dari Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Jumlah investor tercatat 146.775 Single Investor Identification (SID), meningkat 17,29 persen (yoy).
Sejalan dengan hal tersebut, nilai penjualan saham di Provinsi Jambi pada Juni 2025 tercatat Rp1,58 triliun, atau meningkat 140,41 persen (yoy).
Sedangkan dari sisi jumlah transaksi reksa dana tercatat sebesar Rp436,71 miliar, atau meningkat 295,30 persen (yoy).
Meskipun saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat perusahaan yang tercatat sebagai emiten, namun OJK Jambi senantiasa berkolaborasi dengan stakeholders untuk memberi edukasi mendorong pelaku usaha memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowd Funding (SCF).
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sampai Juli 2025, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan 96 kegiatan dengan capaian peserta 10.055 peserta. Program kegiatan OJK dapat dilihat pada media sosial OJK Jambi (instagram: @ojk_jambi).
OJK Jambi juga menerima 128 pengaduan konsumen, terdiri dari 55 pengaduan perbankan, 72 pengaduan IKNB, dan 1 pengaduan pasar modal.
Saat ini terdapat 13 pengaduan yang masih menunggu tanggapan konsumen, 6 pengaduan menunggu info konsumen, 5 pengaduan dalam proses penanganan PUJK, dan 2 pengaduan dalam penanganan LAPS.
OJK Jambi tetap berkomitmen dalam pelindungan terhadap konsumen, secara preventif maupun kuratif. Masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap adanya tawaran investasi ilegal, serta diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin perusahaan yang menawarkan investasi dan mendasarkan pada pertimbangan logis terkait tingkat keuntungan yang dijanjikan.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas suatu entitas dengan mengunjungi laman dengan tautan sebagai berikut https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.
Selanjutnya, OJK Jambi juga telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK), melalui walk in maupun online mencapai 5.882 permintaan.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Dalam rangka mendorong dan mempercepat akses keuangan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi daerah, pada Juni 2025 OJK Jambi telah melakukan sepuluh kali program kerja TPAKD, yaitu satu kali Focus Group Discussion Program Kerja TPAKD Kota Jambi, satu kali Focus Group Discussion Ekosistem Keuangan Inklusif Kabupaten Tanjung Jabung Barat, empat kali Rapat Pleno di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, serta serta empat kali product matching sektor perbankan dan sektor pasar modal di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.
Komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan TPAKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. | PR
