SUARA penolakan warga terhadap rencana pembangunan stockpile batu bara di kawasan pemukiman bergema hingga ruang rapat DPRD Provinsi Jambi, Selasa 22 September 2026.
Dari rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Jambi itu lahir rekomendasi penting.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz, bersama Lintas Komisi DPRD Provinsi Jambi merekomendasikan kepada Gubernur Jambi, agar membentuk tim verifikasi, terkait rencana pembangunan dan operasional stockpile batu bara di kawasan Aur Kenali, Mendalo Darat, dan Penyengat Rendah.
Keputusan itu menjadi titik terang bagi warga Aur Kenali, Mendalo Darat dan sekitarnya. Mereka selama ini menyuarakan keresahan terhadap rencana pembangunan jalur khusus dan tempat penampungan batu bara di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.
RDP tersebut mempertemukan berbagai pihak yang selama beberapa waktu terakhir berada dalam pusaran polemik yang sama.
Hadir Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, Ketua Komisi III Mazlan, Wakil Ketua Komisi III Ansori, dari Komisi II Muhamad Mahdan, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Provinsi Jambi Ariesto Harun Wijaya.
Dari perwakilan warga, diwakili oleh Erpen, dari Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) Tolak Stockpile Aur Kenali diwakili Ibnu Sani Wijaya, dan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi hadir Eko Wahyudi.
Di ruang rapat itu, warga tidak datang membawa angka-angka statistik, atau kajian teknis yang rumit. Mereka membawa kekhawatiran yang lebih sederhana, namun sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Mereka memikirkan lingkungan tempat anak-anak tumbuh, ancaman kualitas udara yang bakal dihirup setiap hari, serta masa depan kawasan permukiman yang selama ini menjadi tempat mereka membangun kehidupan.
Warga Aur Kenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya menyampaikan tuntutan yang sama. Mereka minta agar pembangunan stockpile yang direncanakan oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) direlokasi dari wilayah Kelurahan Aur Kenali dan sekitarnya yang padat penduduk.
Bagi warga, persoalan ini tidak hanya menyangkut investasi dan aktivitas ekonomi. Ada aspek sosial dan lingkungan yang dinilai harus menjadi pertimbangan utama, sebelum sebuah proyek dijalankan.
Selama rapat berlangsung, berbagai pandangan disampaikan. Perwakilan masyarakat, organisasi lingkungan, dan unsur DPRD membahas rencana pembangunan tersebut dari berbagai sudut pandang.
Di tengah diskusi yang berlangsung, DPRD Provinsi Jambi mengambil posisi sebagai jembatan yang menampung aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil pertama yang disepakati, adalah kesiapan Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Lintas Komisi DPRD Provinsi Jambi untuk menampung aspirasi masyarakat Aur Kenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya, terkait penolakan rencana pembangunan jalur khusus dan stockpile batu bara di kawasan permukiman.
Bagi warga yang hadir, poin tersebut menjadi pengakuan, bahwa suara mereka telah didengar secara resmi oleh lembaga legislatif provinsi. Namun, langkah DPRD tidak berhenti pada penyerapan aspirasi semata.
DPRD Provinsi Jambi juga merekomendasikan kepada Gubernur Jambi, agar membentuk tim verifikasi yang akan mengkaji rencana pembangunan dan operasional stockpile batu bara oleh PT SAS di kawasan yang dipersoalkan warga.
Rekomendasi itu dipandang penting, karena dapat menjadi instrumen untuk melihat persoalan secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi investasi dan tata ruang, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, serta keberlanjutan kawasan permukiman.
Langkah berikutnya yang direkomendasikan DPRD Provinsi Jambi, mendorong Gubernur Jambi mengadakan pertemuan bersama Pemerintah Kota Jambi, perangkat daerah terkait, dan kementerian terkait.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu meja pembahasan. Fokusnya, membahas rencana pembangunan dan operasional stockpile batu bara di kawasan Aur Kenali, sekaligus mengambil keputusan tegas mengenai kelanjutan rencana itu.
Rekomendasi tersebut menunjukkan, persoalan stockpile tidak hanya dipandang sebagai isu lokal. Persoalan ini telah berkembang menjadi isu lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah hingga pusat.
Di sisi lain, DPRD Provinsi Jambi juga memandang perlunya langkah politik yang lebih kuat, agar persoalan ini memperoleh perhatian lebih luas. Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama lintas komisi mengusulkan pada Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi agar mengagendakan rapat paripurna.
Agenda tersebut berkaitan dengan rekomendasi relokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT SAS agar sesuai dengan peruntukannya.
Usulan rapat paripurna itu memberi sinyal, bahwa persoalan stockpile batu bara di kawasan permukiman tidak akan berhenti pada tingkat pembahasan komisi. DPRD mendorong agar rekomendasi tersebut memperoleh pembahasan lebih luas dan melibatkan seluruh unsur legislatif.
Bagi warga yang hadir dalam rapat, hasil tersebut setidaknya memberikan harapan, bahwa perjuangan mereka tidak berjalan sendiri. Mereka datang dari lingkungan berbeda, namun membawa tujuan sama. Warga ingin memastikan ruang hidup mereka menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan.
Di luar ruang rapat, polemik itu kemungkinan masih akan berlanjut. Tim verifikasi yang direkomendasikan DPRD belum terbentuk. Pertemuan lintas instansi yang diusulkan juga masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Namun, satu hal menjadi catatan penting dari rapat itu. Aspirasi masyarakat yang selama ini disuarakan melalui berbagai forum, kini telah masuk ke dalam dokumen resmi rekomendasi DPRD Provinsi Jambi.
Bagi sebagian orang, rekomendasi itu mungkin hanya rangkaian poin administratif hasil sebuah rapat. Namun bagi warga yang khawatir pada masa depan lingkungan tempat tinggalnya, rekomendasi itu menjadi pintu awal untuk memastikan pembangunan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Kini, perhatian tertuju pada langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jambi. Apakah tim verifikasi segera dibentuk, bagaimana hasil kajiannya nanti, dan apakah usulan relokasi benar-benar menjadi bagian dari keputusan akhir. Pertanyaan ini masih menunggu jawaban.
Sementara itu, warga Aur Kenali, Mendalo Darat dan sekitarnya telah menunjukkan satu hal yang tidak terbantahkan. Mereka memilih menyampaikan aspirasi melalui jalur demokrasi, mengetuk pintu lembaga perwakilan rakyat, dan berharap suara mereka menjadi pertimbangan utama menentukan arah pembangunan masa depan. | dod
