JAMBIBRO.COM — Gelaran diskusi publik mengenai penataan kebersihan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Jambi sukses menjaring beragam persepsi dari khalayak luas.
Forum terbuka itu dimanfaatkan lintas elemen masyarakat untuk mengutarakan analisis, dukungan politik, sekaligus catatan koreksi atas sistem pembuangan limbah yang sedang berjalan.
Pertemuan berlangsung dinamis di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026. Hadir langsung Wali Kota Jambi, Maulana, dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha.
Fokus perbincangan tertuju pada teknis pelaksanaan Program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), serta kebijakan penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.
Rektor Universitas Jambi, Prof Helmi, memandang restrukturisasi pola angkut sampah ini sebagai instrumen hukum yang sangat ideal bagi kota yang sedang bersolek maju. Pertumbuhan angka pemukiman harian yang melonjak drastis dinilai menuntut adanya perombakan radikal pada manajemen kebersihan lingkungan.
“Dasarnya ini darurat sampah di Kota Jambi seiring dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan. Inisiatif transformasi tata kelola sampah oleh Pemkot Jambi sudah baik. Inovasi sudah sesuai koridor untuk menciptakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan Kota Jambi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” ujarnya.
Helmi menambahkan, aspek keasrian lingkungan memegang peranan sangat vital dalam mengerek reputasi daerah di sektor pariwisata. Wajah kota yang higienis diyakini bakal menjadi magnet penarik bagi perputaran modal usaha dan investasi makro.
“Kalau tidak diimbangi dengan aspek kebersihan, semua hanya menjadi omong kosong jika sampah masih menjadi permasalahan. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak,” katanya.
Guna menyukseskan visi tata ruang tersebut, civitas akademika Universitas Jambi menyatakan komitmennya untuk terjun langsung mengawal program di lapangan. Kontribusi ilmiah dan pengawasan berkala akan disalurkan agar implementasi kebijakan adaptif ini tidak keluar dari jalurnya.
“Kami siap berpartisipasi dan mendukung agar program ini berjalan dengan baik. Yang kurang baik mari kita berikan masukan, dan yang baik mari kita dukung,” ungkap Helmi.
Pandangan positif juga diutarakan oleh Pakar Lingkungan Universitas Jambi, Prof Rosyani. Ia melihat program OPBM dari sudut pandang sosiologi ekologi. Pemindahan pola angkut memaksa adanya evolusi kesadaran warga dalam memperlakukan sisa konsumsi rumah tangga mereka.
“Ada banyak aspek positif yang kita temui. Karena ini adalah sebuah pilihan, mau lingkungan bersih atau kotor,” ujarnya.
Rosyani memproyeksikan, kehadiran sistem baru ini pelan-pelan akan memutus pola pikir kuno yang menganggap sisa buangan sekadar barang tidak berguna. Jika dipilah dengan benar sejak dari dapur rumah, sisa organik maupun anorganik sejatinya menyimpan potensi ekonomi sirkular yang menjanjikan.
“Sampah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan memiliki nilai ekonomi,” katanya.
Dukungan bernada taktis juga meluncur dari tokoh masyarakat Jambi yang juga mantan Bupati Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan. Kendati menyepakati arah modernisasi ini, ia menyisipkan pesan kemanusiaan agar klausul penarikan iuran bulanan tidak membebani kelompok rentan.
“Kalau bisa pembayaran ini diberlakukan pada masyarakat mampu. Yang kurang mampu digratiskan atau diberi kebijakan lain. Jangan ada paksaan. Kalau bisa ada subsidi, baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat agar tercipta kebersamaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Usman melayangkan apresiasi tinggi atas keberanian Wali Kota Jambi dalam membersihkan pemandangan jalur protokol dari keberadaan bak TPS terbuka. Pembersihan infrastruktur lama ini dinilai membuat estetika tata kota menjadi jauh lebih rapi.
“Kita sepakat Kota Jambi harus bersih. Kalau ada saran, silakan disampaikan kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Suara dari akar rumput diwakili oleh Saprudin, warga RT 18 Kelurahan Mayang Mangurai. Ia membenarkan keunggulan substansi dari program OPBM. Namun menyayangkan adanya riak penolakan di beberapa klaster warga, akibat lemahnya strategi komunikasi publik pada masa awal peluncuran.
“Gerakan ini sebenarnya sudah lama ada. Kenapa saat ini menjadi riuh karena kurangnya sosialisasi dan masyarakat merasa terkejut dengan perubahan yang terjadi,” ujarnya.
Guna meredam kesalahpahaman informasi seputar skema pendanaan, Ketua Forum RT Kota Jambi, Suparyono, memberikan klarifikasi teknis. Ia meluruskan opini publik dengan menegaskan bahwa nominal uang kebersihan murni dirumuskan secara mandiri oleh warga, bukan hasil intervensi sepihak dari pemerintah.
“Khusus di RT saya, program OPBM sudah berjalan selama 10 tahun. Terkait iuran, tidak memberatkan warga karena besarannya disesuaikan dengan hasil musyawarah dan kemampuan warga,” katanya.
Seluruh bundel masukan, keluhan, serta analisis ilmiah yang terjaring dalam diskusi ini dipastikan akan masuk ke dalam meja evaluasi berkala Wali Kota Jambi. Rembukan pemikiran ini diharapkan mampu melahirkan formula operasional yang jauh lebih inklusif dan minim gesekan.
Keterlibatan aktif dari organisasi kemasyarakatan pemuda serta jajaran mahasiswa diproyeksikan menjadi motor penggerak sosialisasi lanjutan di tiap kelurahan. Kolaborasi horizontal ini diyakini akan mempercepat perwujudan Kota Jambi yang sehat, asri, dan nyaman bagi generasi mendatang. | DOD
