Oleh : Dr. Noviardi Ferzi | Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik
KRITIK adalah hal biasa, bukan suatu kebencian, apalagi setting agenda untuk mendeskreditkan penguasa Jambi. Dalam konteks ini kritik terhadap Gubernur Jambi Al Haris bukanlah sekadar kegemaran sebagian pihak untuk menentang, melainkan sebuah alarm agar arah pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan mendasar rakyat.
Menyebut kritik sebagai kontraproduktif justru keliru, sebab dalam demokrasi kritik adalah mekanisme koreksi agar kebijakan tidak hanya indah di atas kertas, tetapi berakar kuat di tengah masyarakat.
Pembangunan Islamic Center dan Stadion Swarna Bhumi memang diklaim sebagai simbol budaya dan pemicu ekonomi. Namun, ketika Jambi masih menghadapi angka stunting yang meningkat, kemiskinan yang membelit, dan infrastruktur dasar yang belum memadai, proyek-proyek mercusuar itu tampak lebih sebagai etalase politik ketimbang jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat.
Hal serupa berlaku pada program digitalisasi. Pemerintah boleh saja menekankan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan zaman, tetapi faktanya pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan II 2025 masih bertumpu pada sektor tambang. Digitalisasi yang digembar-gemborkan nyatanya belum menembus sektor produktif seperti pertanian, industri, dan UMKM. Kritik terhadap hal ini bukanlah sikap pesimis, melainkan penegasan bahwa digitalisasi tanpa akar di masyarakat hanyalah slogan kosong.
Literatur pembangunan (Brynjolfsson & McAfee, 2014) juga menunjukkan bahwa digitalisasi baru efektif bila didukung pemerataan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta regulasi yang melindungi UMKM dari cengkeraman platform besar. Di Jambi, akses internet di banyak desa masih terbatas, literasi digital rendah, dan modal usaha kecil lemah. Tanpa fondasi ini, digitalisasi justru memperlebar jurang kesenjangan antara kota dan desa.
Yang lebih berbahaya lagi, muncul kelompok “pemuja dengan agenda”—mereka yang secara membabi buta membenarkan setiap langkah pemerintah, bukan demi kepentingan rakyat, melainkan untuk mengamankan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Pemuja semacam ini menutup ruang kritik sehat, menciptakan ilusi seolah kebijakan sudah sempurna, padahal rapuh. Jika pemerintah lebih mendengar tepuk tangan mereka ketimbang suara kritis masyarakat, Jambi hanya akan berjalan dalam lingkar pencitraan, bukan pembangunan berkelanjutan.
Karena itu, kritik yang dialamatkan kepada Al Haris sejatinya bukan penghalang, melainkan penyelamat. Kritik itulah yang menjaga agar kebijakan tidak terjebak dalam agenda kelompok tertentu, tetapi benar-benar berakar pada kebutuhan rakyat. Menutup telinga dari kritik hanya akan membuat Jambi berjalan di atas pondasi rapuh—indah dipandang, tetapi mudah runtuh. ***
