Home / Reportase

Jumat, 20 Februari 2026 - 17:29 WIB

Bupati Bambang Bayu Suseno Dorong Regulasi Penguatan BUMD

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat | dki-mj

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat | dki-mj

JAMBIBRO.COM — Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat 20 Februari 2026.

Pertemuan berlangsung dengan agenda membahas pengawasan BUMD, tata ruang, serta penanganan konflik agraria.

Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf, dihadiri anggota Taufan Pawe dan Azis Subekti. Kehadiran mereka disambut Gubernur Jambi Al Haris, jajaran Bank Jambi, Sekda Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Bupati Bambang Bayu Suseno menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai momentum ini penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.

Baca Juga  Pemkab Muarojambi Siap Patuhi Semua Rekomendasi BPK RI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya sedang merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD. Regulasi ini diharapkan memperkuat manajerial dan tata kelola BUMD agar lebih profesional.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan kinerja berbasis hasil dalam pengelolaan BUMD. Selain itu, peran bank daerah juga disoroti sebagai pendukung pembiayaan UMKM.

Dede mengingatkan agar pengelolaan BUMD tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. BUMD tidak boleh terpengaruh kepentingan non profesional yang dapat mengganggu kinerja.

Baca Juga  Bayu Ajak Masyarakat Muarojambi Rajin Olahraga

Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat. Sekitar 25 persen berada dalam kondisi baik, sementara sisanya masih menghadapi tantangan besar.

Bupati Bambang Bayu Suseno berharap kunjungan ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan. Ia menekankan perlunya dorongan peningkatan tata kelola BUMD yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan PAD.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi daerah adalah penguatan sumber daya manusia dan dukungan regulasi. Karena itu, ia mengusulkan agar RUU BUMD memuat ketentuan mandatori terkait permodalan dan keberpihakan kepada BUMD.

Baca Juga  Jun Mahir Kunjungi Korban Kebakaran, Antar Langsung Bantuan

Pemerintah daerah juga berharap adanya skema insentif bagi perusahaan besar di daerah. Insentif tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

“Sinergi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar aspirasi masyarakat Muaro Jambi dapat menjadi prioritas dalam pembahasan program dan penganggaran di tingkat nasional,” kata BBS. | DIA

 

Share :

Baca Juga

Reportase

Demo di Jambi, Gedung DPRD Dirusak, Mobil Dibakar

Reportase

Junaidi Mahir Letak Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni Kolaborasi Polri dan Baznas

Reportase

Bawa Dua Kilo Sabu, Kurir Narkoba Asal Riau Diringkus di Merlung

Reportase

Al Haris Ingatkan Pembangunan Moral Anak Bangsa

Reportase

Provinsi Jambi Jadi Percontohan Penanggulangan Karhutla di Indonesia, Kurniawan Gautama Bilang Kesadaran Perusahaan Makin Tinggi

Reportase

Junaidi Mahir Apresiasi Keberanian Warga Mendalo Darat Tolak Stockpile PT SAS

Reportase

Pencari Rumput Hanyut di Sungai Desa Suka Maju Sudah Ditemukan

Daerah

BBS Minta Perusahaan Swasta Berpartisipasi Aktif Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan