Home / Berita Utama / Politik

Kamis, 14 November 2024 - 18:04 WIB

Banyak Infrastruktur Tak Optimal, Komisi III DPRD Provinsi Jambi ke Pusat

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI bersama Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Kamis | humas dprd

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI bersama Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Kamis | humas dprd

JAMBIBRO.COM — Komisi III DPRD Provinsi Jambi minta anggota DPR RI asal Jambi, A Bakri HM dan Edi Purwanto, memperjuangkan beberapa proyek infrastruktur ke pemerintah pusat.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis, 14 November 2024.

Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Jambi ini didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, Mereka diterima oleh Bakri, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ada beberapa usulan disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi kepada Bakri untuk ditindaklanjuti dan diperjuangkan. Antara lain terkait Pelabuhan Roro, jembatan Sungai Rambut dan jalan Pelabuhan Ujung Jabung.

Baca Juga  Hafiz Tanggapi Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas

Selain itu, juga soal kondisi jembatan Muara Tembesi, jalan Bajubang – Tempino, dan jalan nasional dari Lubuk Mandarsah ke Kuala Tungkal.

Untuk Pelabuhan Roro, jembatan Sungai Rambut dan jalan Pelabuhan Ujung Jabung, disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Fauzi Ansori. Dia minta Pelabuhan Roro di Kuala Tungkal dioptimalkan.

Paling tidak untuk barang dan jasa. Kawasan barat Provinsi Jambi, termasuk Sumatra Selatan, sekarang mengangkut hasil pertaniannya, seperti cabai dan kentang, menuju Batam melalui Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.

“Kadang mereka lama menunggu kapal dan sebagainya. Itu tidak pernah tak terangkut. Cuma frekuensi pelayaran harus ditambah, karena sering terjadi penumpukan di situ,” ungkap mantan Kepala Bappeda Provinsi Jambi itu.

Baca Juga  Sadisss… Anggota DPRD Provinsi Jambi Dikeroyok Mertua dan Istri

Soal jembatan Sungai Rambut dan jalan ke Pelabuhan Ujung Jabung, Fauzi Ansori minta menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Secara detail Komisi III akan mengirim surat.

“Kami minta bantuan kepada Pak Bakri dan Pak Edi Purwanto yang ada di Komisi V,” tegas Fauzi.

Terkait jembatan Muara Tembesi dan jalan Bajubang – Tempino, anggota Komisi III, Sapuan Ansori, mengingatkan bahwa tiang fender jembatan Muara Tembesi sudah banyak yang keropos.

“Standarisasi tiang fender itu tidak sesuai lagi, karena sudah lama. Jembatannya sudah goyang dan tidak stabil lagi,” papar Sapuan.

Sapuan juga minta status jalan Bajubang – Tempino ditingkatkan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, agar beban Pemerintah Provinsi Jambi berkurang.

Baca Juga  10 Saksi Insiden Tongkang Tabrak Tiang Jembatan Muara Tembesi Diperiksa

“Kami mohon, usulan yang kami sampaikan ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Anggota Komisi III lainnya, Mustaharudin, minta Bakri DPR RI berjuang di pusat menyelesaikan perbaikan jalan Lubuk Kambing – Kuala Tungkal. Jalan itu dijanjikan selesai pada 2023 – 2024.

“Tapi sekarang belum selesai. Mohon diselesaikan segera. Ini sudah jalan nasional soalnya,” tegas Mustaharudin.

Menanggapi beberapa usulan itu, Bakri minta Komisi III DPRD Provinsi Jambi menyampaikan usulannya secara detail ke Komisi V DPR RI. Dalam waktu dekat Komisi V DPR RI akan bertemu 8 anggota DPR RI asal Jambi dan mitra. | RAN

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Angkutan Batu Bara Kembali Lewat Darat, Pengusaha Tambang Harus Patuhi Ingub

Berita Utama

Cek Endra Ajak Para Kader dan Simpatisan Golkar Menangkan Budi Setiawan, Ini Alasannya…

Berita Utama

Wakapolda dan Direktur Reskrimsus Polda Jambi Dimutasi

Berita Utama

Lantik Khairul Suhairi Jadi Dirut Bank Jambi Al Haris Minta Jaga Soliditas Jajaran

Politik

DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi Setujui Tiga Ranperda

Politik

Laskar 21 Menguat di Pilbup Tanjabtim dan Pilgub Jambi

Berita Utama

Sekoja Kota Santri, Daerah Penghasil Ulama Besar

Politik

Sudirman Ingatkan Anggota Dewan Bekerja Berdasarkan Data Akurat