Home / Ekobis

Sabtu, 2 November 2024 - 23:39 WIB

APBD Provinsi Jambi Turun Lagi

Ilustrasi

Ilustrasi

JAMBIBRO.COM — Krisis keuangan terus menghantui Pemerintah Provinsi Jambi. Pada 2025 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi mengalami penurunan drastis, kurang lebih 833 miliar rupiah. Sebuah angka yang besar dan mempengaruhi capaian pembangunan Provinsi Jambi.

Kenyataan pahit ini diketahui dari KUA PPAS APBD Murni 2025 yang hanya diproyeksikan Rp.4.360.382.820.291,-. Besaran APBD ini jauh lebih kecil dibanding APBD Perubahan 2024 yang mencapai Rp.5.193.411.463.748,-.

“Miris ya, jauh dari mantap. APBD Provinsi Jambi justeru menurun. Ini bukti ekonomi kita menurun. Semua sektor pendapatan berkurang, mau dibawa ke mana provinsi ini oleh pemimpinnya,” kata pengamat Dr Noviardi Ferzi, Sabtu, 2 November 2024.

Baca Juga  Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim Hadiri Paripurna Pengesahan APBD 2025

Noviardi mengatakan, penurunan APBD Provinsi Jambi dapat dilihat dari rencana target pendapatan daerah sebesar Rp.4,31 triliun. Jumlah itu berkurang Rp.354,51 miliar dibanding dengan APBD Murni tahun anggaran 2024 yang ditetapkan Rp.4,66 triliun, atau turun 7,6 persen.

“Jika kita baca dari pengantar KUA PPAS, penurunan target pendapatan daerah disebabkan oleh penurunan target pada hampir semua komponen pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan sama. Lebih gawat lagi jika transfer pusat juga turun,” ujarnya.

Baca Juga  Klarifikasi "APBD Jambi 2025 Turun Drastis Lebih dari RP.800 Miliar"

Noviardi berpendapat, perencanaan APBD Provinsi Jambi dari tahun ke tahun jangan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan. Dengan disesuaikannya kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, dalam perencanaan anggaran mesti ada prioritas dari yang dibutuhkan.

“Jangan menyusun APBD karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Jadi, kalau karena kebutuhan memang benar-benar yang prioritas, kebutuhan rakyat ya, bukan kebutuhan pilkada, pilgub ini,” jelasnya.

Noviardi menambahkan, penyusunan APBD harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

Baca Juga  Al Haris Realisasikan Pesan Prabowo Gunakan APBD Sebaik Mungkin

Noviardi mengingatkan Pemprov Jambi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi agar mendukung transformasi ekonomi, seperti inflasi, ketahanan pangan dan stabilitas harga, stunting, investasi, terutama terkait kemiskinan ekstrem.

“Mohon di kabupaten/kota kaitannya dengan struktur politik anggaran untuk APBD 2025, juga menyangkut bagaimana bisa mengurangi menangani kemiskinan ekstrem, baik itu kaitannya dengan kebutuhan infrastruktur dasar, mengurangi beban pengeluaran orang miskin, menambah daya beli, maupun pengurangan kantong-kantong kemiskinan,” tandasnya. | RAN

Share :

Baca Juga

Ekobis

Ekonom Unja Muhammad Ridwansyah Paparkan Indikator Kemajuan Provinsi Jambi

Ekobis

Wakil Gubernur Jambi Serahkan Manfaat Program JKK dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan

Ekobis

Didukung Masyarakat Kasang Kota Karang Produksi PEP Jambi Field Meningkat

Ekobis

Petani Binaan Pertamina EP Jambi Sukses Panen Jagung dan Tomat

Ekobis

Buru 1 Juta Barel, Industri Hulu Migas Butuh Investasi US.$20 Miliar Setahun

Ekobis

Arie Triyono: Pelopor Agribisnis yang Mengubah Lanskap Peternakan Indonesia

Berita Utama

Sidak Pasar Jelang Lebaran, Wali Kota Jambi: Harga Stabil, Stok Aman

Ekobis

Sampai Agustus 2023 Sektor Jasa Keuangan di Jambi Tumbuh Positif