Bupati Tanjabtim, Romi Hariyanto, bersama President Director PetroChina International, Qian Mingyang | dki-tjt
JAMBIBRO.COM – Sebuah momen penting berlangsung di kantor PetroChina, di Menara Kuningan, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.
Bupati Tanjungjabung Timur, Romi Hariyanto, bersepakat dengan President Director PetroChina, Qian Mingyang, untuk kembali mendorong hak pengelolaan gas sebesar 5 MMBTU oleh BUMD Tanjungjabung Timur.
Dengan kesepakatan itu maka proses persetujuan selanjutnya tinggal dari Kementerian ESDM. Nantinya hak pengelolaan gas menjadi tanggung jawab BUMD dengan kerja sama pihak ketiga sebagai mitra BUMD.
Romi menyebut, progres menggembirakan perolehan kembali hak pengelolaan 5 MMBTU gas sudah sampai tahap teknis dari sisi pemkab. Investor berkenan menjadi mitra pengadaan gas, sudah menyiapkan rencana bisnis bersama BUMD Tanjabtim.
“Sudah ada investor yang siap menjalankan rencana bisnis gas itu bersama BUMD kita, nanti jika ESDM sudah setuju, BUMD kita siap presentasikan renbis itu,” kata Romi, di Jakarta, Rabu siang.
Romi berkeyakinan rencana bisnis tersebut akan berhasil karena dijalankan oleh mitra profesional dengan rekam jejak yang jelas. Dengan kerjasama itu Romi optimis akan menambah sumber pendapatan baru bagi Tanjabtim.
Kabag PPSDA Setda Tanjabtim, Hamidah, turut mendampingi Romi. Dia menjelaskan, calon mitra BUMD itu adalah PT JGAS, sebuah konsorsium usaha pemanfaatan gas dari hulu hingga hilir.
“Selama ini mereka mengandalkan sumber gas dari Blok Arun, Aceh. Sedangkan permintaan kian tinggi. Karena itu mereka tertarik membangun fasilitas pengolahan gas alam cair dari sumber Blok Jabung, khususnya PetroChina,” jelas Hamidah.
Nantinya gas cair dijual ke industri dan juga retail yang tergabung atau terafiliasi dengan grup usaha. Skema bisnisnya, PetroChina sebagai produsen gas menyerahkan 5 MMBTU kepada BUMD Samudera.
BUMD Pemkab Tanjabtim itu bekerja sama dengan PT JGAS, untuk memasarkan kembali gas ke peretail dan industri. Rencana bisnis ini diproyeksikan untuk lima tahun.
Hak pengelolaan gas sebesar 5 MMBTU tadinya sudah diberikan ke Pemkab Tanjabtim pada 2013. Kala itu kuota tersebut gagal dikelola, karena tidak kunjung bersepakatnya BUMD Samudera dan PLN. Pasalnya, PLN ketika itu tak juga mau membeli gas tersebut lantaran tidak disepakatinya harga jual.
“PJBG gagal dilaksanakan, sedangkan SKK Migas hanya membolehkan kami menjual gas ke PLN. Sekarang PLN tak lagi butuh gas, makanya peluang bisnis berikutnya kami minta bisa dijual ke sektor industri dan peretail,” kata Romi. | DIA
