Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman didampingi Tim Gakkumdu, menyampaikan hasil pengawasan | dia
JAMBIBRO.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi menyampaikan hasil pengawasannya, atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Senin, 29 Juli 2024.
Selain itu juga disampaikan pula dugaan tindak pidana pemilu, dan investigasi informasi awal dugaan pelanggaran pemilu.
Merujuk pasal 99 UU Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu.
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman menyebut, selama tahapan Pemilu 2024, Bawaslu se-Provinsi Jambi menangani banyak temuan dan laporan pelanggaran pemilu.
Menurut Ari, Bawaslu se-Provinsi Jambi telah menangani 118 temuan maupun laporan yang diregistrasi, terdiri dari 78 temuan dan 40 laporan.
Dari penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi terdapat 96 pelanggaran dan 22 bukan pelanggaran.
Rincinya, 63 pelanggaran administratif, 20 pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, 7 pelanggaran tindak pidana pemilu, dan 6 pelanggaran hukum lainnya.
Hasil pengawasan itu disampaikan Ari bersama anggota Gakkumdu Provinsi Jambi, diantaranya AKBP Maulia Kuswicaksono dari Polda Jambi, M Zuhdi dari Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Rofiqoh Febrianti dari Bawaslu.
Ari membeberkan, putusan pelanggaran administratif pemilu paling menonjol adalah laporan penggelembungan suara di Kabupaten Bungo dan Tebo, atas nama Elpisina caleg PKB nomor urut 2 untuk DPR RI.
Terhadap laporan itu KPU Kabupaten Bungo dan Tebo menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
Sedangkan untuk pelanggaran tindak pidana pemilu, berdasar temuan dan laporan pokok pelanggaran hasil sidang pengadilan, serta upaya hukum dan menjadi sorotan, ada temuan di Tebo Tengah Ilir.
Dalam temuan itu terjadi penambahan hasil perolehan suara pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten. Terdakwa A terbukti bersalah dan dipidana 8 bulan penjara serta denda Rp.24 juta.
“Meski diajukan upaya hukum banding, hasilnya tetap menguatkan Putusan PN Tebo,” kata Ari.
Masih di Tebo, ditemukan penambahan hasil perolehan suara pada rekapitulasi penghitungan suara. Terdakwanya, MRI, terbukti bersalah. MRI dipidana penjara empat bulan dan denda Rp.8 juta. MRI banding, tapi tetap kalah.
Lalu, di Sumay, Tebo, juga terjadi penambahan hasil perolehan suara pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Terdakwa RH terbukti bersalah, sehingga dipidana 8 bulan penjara dan denda Rp.24 juta. Dia banding, namun sia-sia.
Penambahan hasil perolehan suara di Sumay, Tebo, juga terjadi pada terdakwa M. Dia terbukti bersalah dan dipidana empat bulan penjara serta denda Rp.8 juta. Meski banding, dia kalah.
Terhadap para terdakwa tindak pidana pemilu, Ari Juniarman, memastikan mereka betul-betul menjalankan hukumannya.
Pelanggaran hukum lainnya, ditemukan seorang ASN Pemprov Jambi, FH terlibat kampanye saat acara debat calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. FH dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Kemudian, Sekda Sarolangun, EAN, terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri ke pejabat berwenang, juga masuk dalam temuan.
EAN melanggar pasal 9 ayat (2) dan pasal 87 ayat (4) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dia juga direkomendasikan ke KASN
Satu lagi temuan, seorang dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi, NFH, diketahui hadir dalam kegiatan caleg DPR RI. Dia juga mengandung pelanggaran hukum lainnya sehingga direkomendasikan ke KASN.
Dari tiga temuan itu, dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN menjatuhkan hukuman disiplin berat pada FH sebagai ASN
KASN juga mencabut dan membatalkan SK Bupati Sarolangun tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun, serta menetapkan SK Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS terhadap EAN. | DIA
