Oleh: M Ramadhan Al Mubarok | Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di sudut-sudut permukiman Kota Jambi, pemandangan asap mengepul dari tumpukan sampah yang dibakar bukan lagi hal yang mengejutkan. Setiap sore, ketika fasilitas pembuangan tak kunjung tersedia, warga memilih jalan pintas: membakar sampah di pekarangan. Lalu, seperti sudah menjadi kebiasaan, narasi yang muncul selalu sama—masyarakat tidak disiplin, masyarakat tidak peduli lingkungan. Tapi benarkah demikian?
Tuduhan itu terlalu mudah dilontarkan dan terlalu menyederhanakan masalah yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Warga yang membakar sampah bukan karena malas atau tidak tahu aturan. Mereka melakukannya karena tidak ada pilihan lain yang tersedia. Ini bukan potret kemalasan warga—ini adalah potret kegagalan sistem.
Ketika Solusi Mendahului Kesiapan
Sejak pertengahan Mei 2026, Pemerintah Kota Jambi mulai membongkar puluhan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai penjuru kota. Kebijakan ini digagas sebagai bagian dari transformasi tata kelola sampah menuju sistem berbasis masyarakat melalui program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM). Niatnya mulia: menghapus TPS liar, mengangkut sampah langsung dari rumah ke rumah menggunakan bentor, lalu membawanya ke depo transfer sebelum dikirim ke TPA Talang Gulo.
Namun di lapangan, kenyataan bicara lain. Sistem pengganti belum sepenuhnya siap ketika pembongkaran sudah berjalan. Depo transfer belum cukup tersedia, jadwal armada pengangkut belum teratur, dan warga yang selama ini mengandalkan TPS di dekat rumah tiba-tiba kehilangan tempat untuk membuang sampah. Akibatnya, sampah menumpuk di lingkungan permukiman, menggunung di bantaran sungai, dan sebagian warga akhirnya memilih untuk membakarnya di halaman rumah masing-masing.
Inilah ironi yang sulit diabaikan: kebijakan yang bertujuan menciptakan kota bersih justru melahirkan masalah baru yang lebih dekat ke kehidupan sehari-hari warga.
Jangan Salahkan Warga untuk Kegagalan Infrastruktur
Ada kecenderungan yang lazim terjadi dalam diskursus persampahan di Indonesia: ketika sampah bermasalah, masyarakat yang pertama kali disalahkan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa munculnya perilaku membuang sampah sembarangan—termasuk membakar—sering kali bukan didorong oleh ketidaktahuan, melainkan oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas yang memadai.
Di Kota Jambi sendiri, jarak menuju TPS yang terlalu jauh sudah lama menjadi keluhan warga. Bagi sebagian orang, memilih antara “berjalan jauh membawa sampah” atau “membakar di dekat rumah” bukanlah pilihan moral—itu adalah pilihan logistik yang sangat manusiawi. Ketika pilihan yang benar dibuat sulit dan pilihan yang salah menjadi satu-satunya yang praktis, maka bukan karakter warga yang perlu dipertanyakan, melainkan desain sistemnya.
Lebih jauh, pembakaran sampah terbuka bukan sekadar masalah estetika kota. Asap dari pembakaran sampah rumah tangga menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida yang mencemari udara. Partikel halus yang dilepaskan dapat memicu gangguan pernapasan, asma, bronkitis, bahkan berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker dalam jangka panjang. Anak-anak yang bermain di sekitar area pembakaran termasuk kelompok paling rentan terpapar zat beracun tersebut. Ini adalah krisis kesehatan yang diam-diam sedang tumbuh di tengah permukiman warga Jambi.
Transformasi yang Butuh Kesiapan Menyeluruh
Tidak ada yang salah dengan ambisi Pemerintah Kota Jambi untuk membenahi sistem persampahan. Kota dengan volume sampah sekitar 600 ton per hari memang membutuhkan perombakan serius, bukan tambal sulam. Program OPBM, armada pengangkut berbasis digital, hingga target meraih predikat Adipura 2026 adalah visi yang patut diapresiasi.
Namun visi yang baik tetap membutuhkan eksekusi yang matang. Merobohkan TPS tanpa memastikan sistem penggantinya sudah berjalan adalah seperti menutup jalan tanpa menyiapkan jalur alternatif. Warga yang kebingungan tidak bisa disuruh bersabar tanpa kepastian. Dan ketika dana darurat bencana senilai miliaran rupiah dipakai untuk membangun depo sampah di tengah situasi yang belum berstatus tanggap darurat, pertanyaan soal akuntabilitas anggaran pun wajar muncul dari publik.
Transformasi tata kelola sampah yang sejati bukan hanya soal menghapus TPS dari peta kota. Ia harus menyentuh kesiapan infrastruktur secara menyeluruh, memastikan warga tidak terbengkalai di tengah proses peralihan, dan membuka ruang dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat sebelum kebijakan besar dieksekusi di lapangan.
Sampah adalah Cermin Kota
Pada akhirnya, kondisi persampahan sebuah kota adalah cerminan seberapa serius pemerintahannya menempatkan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Kota yang bersih bukan lahir dari kampanye yang mengkambinghitamkan masyarakat, tetapi dari sistem yang memudahkan warga untuk berbuat benar.
Selama fasilitas tidak tersedia, selama sistem tidak berjalan, selama warga tidak punya pilihan lain—maka asap dari halaman-halaman rumah di Jambi akan terus mengepul. Dan itu bukan cerita tentang warga yang malas. Itu adalah cerita tentang sistem yang belum selesai dibangun, namun sudah terburu-buru menuntut kesempurnaan dari rakyatnya.
Kota Jambi berhak menjadi kota yang bersih. Tapi kebersihan itu harus dibangun di atas fondasi sistem yang adil dan siap—bukan di atas beban dan kebingungan warganya. ***
