JAMBIBRO.COM — Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah ekosistem simbiosis mutualisme yang tidak dapat dipisahkan.
Penegasan itu disampaikan Al Haris dalam peringatan Hari Buruh International 2026, di Lapangan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Kamis, 30 April 2026.
Menurut Al Haris, pengusaha membutuhkan tenaga kerja untuk menggerakkan roda produksi, sementara pekerja memerlukan lapangan pekerjaan untuk mendapatkan upah.
Kolaborasi yang harmonis di antara keduanya dinilai menjadi kunci utama bagi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Al Haris juga memaparkan capaian positif indikator ekonomi daerah, khususnya mengenai angka kesenjangan pendapatan atau Gini Ratio.
Saat ini Gini Ratio Provinsi Jambi berada di angka yang menggembirakan, yakni di atas 2,91 yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan penghasilan.
Di Sumatera provinsi yang Gini Ratio-nya di atas 3 adalah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung dan Jambi.
“Sumatra Selatan mendekati angka 3, Riau mendekati angka 3,04, Kepri yang luar biasa investasi cukup tinggi kesenjangan 3,85, dan Bengkulu 3,39. Artinya, kesenjangan di Jambi sudah cukup baik,” ujar Al Haris memberikan perbandingan data.
Al Haris mengibaratkan perusahaan dan karyawannya seperti penghuni dalam satu rumah besar. Harus selalu memberikan dukungan timbal balik.
Ia menekankan, keuntungan yang diraih perusahaan idealnya harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan para buruh.
Pemerintah Provinsi Jambi memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kerja di berbagai sektor industri atas peran besarnya terhadap pembangunan daerah. Inovasi serta produktivitas yang dihasilkan para buruh dianggap sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kemakmuran bersama di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh buruh di Provinsi Jambi di semua sektor industri dan bidang pekerjaan, atas kontribusinya bagi pembangunan daerah,” jelas Al Haris.
Al Haris menambahkan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahunnya dilakukan secara cermat berdasarkan Kajian Hidup Layak (KHL).
Pemerintah juga mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial melalui kepesertaan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
“Selain itu kami mendorong perusahaan agar memberikan perhatian yang sesuai pada tenaga kerjanya dengan mengikutsertakan dalam kepesertaan BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” kata Al Haris menekankan kebijakan perlindungan.
Persoalan upah rendah pada pekerja paruh waktu turut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jambi ke depannya. Program asuransi bagi pekerja rentan yang kini telah menjangkau 120 ribu jiwa per tahun direncanakan akan terus diperluas cakupannya.
Dalam rangkaian acara tersebut Al Haris menyerahkan bantuan sosial, berupa 200 paket sembako, serta santunan bagi 150 anak yatim.
Selain itu diberikan pula penghargaan kepada 10 perusahaan yang sukses menjalankan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja mereka.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Akhmad Bestari menjelaskan, peringatan Hari Buruh ini merupakan kolaborasi dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.
Kegiatan bakti sosial ini melibatkan sinergi antara pemerintah, pemilik usaha, hingga perwakilan serikat pekerja.
“Tahun ini kami mengusung tema Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja. Kegiatannya meliputi bakti sosial, pembagian sembako, santunan anak yatim, hingga donor darah,” jelas Bestari.
Bestari menginformasikan, semarak perayaan May Day berlanjut hingga tanggal 1 Mei 2026 dengan berbagai agenda di sejumlah titik.
Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat solidaritas serta menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif di Provinsi Jambi. | SW/DIA
