Oleh: Dr. Arniwita, Sy, S.Pd, MM | Akademisi Universitas Muhammadiyah Jambi
DI TENGAH ketidakpastian global, stabilitas ekonomi sering dianggap sebagai capaian utama. Namun bagi daerah seperti Jambi, stabilitas seharusnya menjadi titik awal, bukan tujuan akhir. Pertanyaan pentingnya adalah: apakah stabilitas tersebut sudah bertransformasi menjadi inklusivitas?
Data menunjukkan ekonomi Jambi pada 2025 tumbuh 4,93 persen (yoy), dengan akselerasi triwulan IV mencapai 5,24 persen (yoy). Inflasi relatif terkendali di kisaran 3–4 persen, sementara sistem keuangan tetap solid dengan NPL sekitar 1,8 persen. Secara makro, ini mencerminkan fondasi ekonomi yang kuat.
Namun, di balik capaian tersebut, struktur ekonomi Jambi masih didominasi sektor berbasis sumber daya alam. Pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan menjadi kontributor utama PDRB, sementara industri pengolahan sebagai sumber nilai tambah masih terbatas.
Dari sisi ketenagakerjaan, lebih dari 43 persen tenaga kerja terserap di sektor pertanian yang berproduktivitas rendah. Sektor modern seperti industri dan jasa belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Di sinilah muncul paradoks: pertumbuhan ada, tetapi kualitasnya masih dangkal.
Hal ini diperkuat oleh struktur perdagangan. Ekspor masih didominasi komoditas mentah, sementara impor bahan baku dan konsumsi meningkat. Artinya, nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya dinikmati di dalam daerah. Dari sisi fiskal, ketergantungan pada transfer pusat juga masih tinggi, menandakan kemandirian daerah belum kuat.
Dalam kondisi ini, UMKM memiliki peran strategis sebagai penghubung antara stabilitas makro dan inklusivitas. Namun sebagian besar UMKM di Jambi masih berada pada tahap subsisten. Kredit UMKM memang terus tumbuh, mencapai lebih dari Rp90 triliun. Meski demikian, penyalurannya belum optimal mendorong transformasi karena masih dominan bersifat konsumtif dan belum terintegrasi dalam rantai nilai produktif.
Tekanan inflasi juga menjadi tantangan. Pada awal 2026, inflasi Jambi tercatat sekitar 4,59 persen dengan disparitas wilayah yang cukup tinggi. Bagi UMKM, khususnya sektor pangan, kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi dan margin usaha.
Di sisi lain, digitalisasi menunjukkan perkembangan positif, terutama melalui peningkatan penggunaan QRIS. Namun adopsinya belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan UMKM skala kecil. Kesimpulannya, stabilitas makro telah tercapai, tetapi belum sepenuhnya menjangkau inklusivitas di tingkat mikro.
Dalam konteks ini, bauran kebijakan Bank Indonesia berperan penting melalui stabilisasi inflasi, penguatan sistem keuangan, dan percepatan digitalisasi. Namun, untuk mendorong inklusivitas, diperlukan pendekatan yang lebih struktural.
Pertama, hilirisasi UMKM berbasis komoditas perlu diprioritaskan agar tercipta nilai tambah. Kedua, pembiayaan harus diarahkan ke sektor produktif melalui skema value chain financing. Ketiga, digitalisasi harus disertai literasi dan pendampingan. Keempat, penguatan UMKM pangan penting untuk menjaga stabilitas harga. Kelima, sinergi antara BI, pemerintah daerah, perbankan, dan akademisi harus diperkuat.
Pada akhirnya, stabilitas hanyalah fondasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya dirasakan secara luas, terutama oleh pelaku UMKM. Sebab ekonomi yang kuat bukan sekadar tumbuh, tetapi mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. ***
