JAMBIBRO.COM — Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) menyatakan belum puas atas penanganan konflik berdarah dengan pihak keamanan PT Sari Aditya Loka (SAL) I, pada Minggu 12 April 2026.
Hingga saat ini, warga SAD masih menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan pihak berwenang atas hilangnya seorang anggota warga mereka bernama Nyatan.
Kekecewaan warga adat semakin memuncak lantaran Nyatan belum juga ditemukan pascabentrokan yang melukai sedikitnya delapan orang tersebut.
Ketegangan di wilayah Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun tersebut dilaporkan masih mencekam. Warga mengancam akan melakukan serangan balasan, jika keberadaan Nyatan tidak segera terungkap.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mengecam keras pecahnya kerusuhan yang berujung pada pembakaran sejumlah fasilitas perusahaan milik Grup Astra tersebut.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menilai insiden ini bukanlah kejadian spontan, melainkan puncak dari konflik struktural yang telah lama dibiarkan.
Oscar menegaskan, kegagalan negara melindungi hak atas ruang hidup masyarakat adat menjadi akar masalah yang memicu kekerasan berulang.
Menurutnya, pendekatan keamanan yang bersifat represif justru melanggengkan ketimpangan antara korporasi dan rakyat di wilayah tersebut.
“Negara tidak hanya abai, tapi juga melanggengkan ketimpangan dengan menyerahkan ruang hidup rakyat kepada korporasi. Selama pendekatan yang digunakan tetap represif dan mengabaikan hak, konflik akan terus berulang,” tegas Oscar dikutip dari INFOJAMBI.COM, Senin 13 April 2026.
WALHI juga memberikan sorotan tajam terhadap kebijakan perusahaan yang menempatkan 60 personel keamanan baru dari luar daerah di lokasi operasional.
Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan fisik yang justru menutup pintu dialog dengan warga lokal.
Masuknya personel yang baru bertugas dua hari itu disebut menjadi pemicu utama gesekan fisik hingga mengakibatkan kantor perusahaan diserang.
WALHI berpendapat, perampasan wilayah adat tanpa pengakuan hukum telah memaksa masyarakat SAD terjepit di atas tanah kelahiran mereka sendiri.
“Peristiwa ini harus menjadi peringatan keras bahwa konflik sumber daya alam di Jambi telah berada pada titik darurat. Tanpa keberpihakan kepada rakyat, keadilan ekologis hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” pungkas Oscar mengingatkan pemerintah.
WALHI mendesak negara segera mengakui wilayah kelola masyarakat adat dan menghentikan seluruh aktivitas perusahaan yang memicu ketegangan.
Situasi di Sarolangun saat ini dianggap telah mencapai titik kritis yang membutuhkan intervensi segera berdasarkan perspektif hak asasi manusia.
Di sisi lain, upaya evakuasi korban luka terus dilakukan tim medis Rumah Sakit Kolonel Abundjani, Bangko.
Sementara itu, puluhan personel pengamanan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditarik dan dievakuasi menuju pusat Kabupaten Sarolangun, untuk menghindari amuk massa yang lebih besar.
Pihak manajemen PT SAL sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi secara mendetail, terkait langkah mitigasi yang akan mereka ambil ke depan.
Community Development Officer PT SAL, Ahmad Kartubi, masih sulit dikonfirmasi dengan alasan terkendala buruknya jaringan komunikasi di area konflik.
Menyikapi situasi tersebut, jajaran Polda Jambi dan Polres Sarolangun menyatakan telah bergerak cepat melakukan pengamanan, serta langkah-langkah preventif di lapangan.
Kepolisian mengklaim telah melakukan pendekatan humanis dengan berkomunikasi intensif kepada tokoh-tokoh SAD guna meredam eskalasi massa.
Sebanyak 26 personel Sat Brimob Polda Jambi telah tiba di lokasi pada Senin dini hari, untuk memperkuat pengamanan di titik-titik rawan.
Penambahan pasukan dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya potensi serangan susulan dari kelompok warga yang masih merasa tidak puas.
Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar, melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji, menegaskan komitmen Polri menjaga stabilitas keamanan bagi seluruh pihak.
Erlan mengimbau semua elemen masyarakat agar tetap tenang dan memercayakan penanganan hukum sepenuhnya kepada kepolisian.
“Polri telah turun langsung sejak awal menerima informasi adanya potensi konflik. Langkah preemtif dan preventif kami lakukan secara maksimal, mulai dari deteksi dini, pendekatan kepada para tokoh, hingga kesiapsiagaan personel di lapangan. Saat terjadi konflik, anggota kami juga bergerak cepat melakukan pengendalian sehingga situasi dapat segera kondusif,” ujar Erlan.
Erlan minta warga tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya, agar situasi kamtibmas tetap terjaga.
Penjagaan ketat dipastikan akan terus dilakukan sampai suasana di wilayah Air Hitam benar-benar pulih dan aman bagi seluruh masyarakat maupun karyawan.
“Kami mengimbau seluruh pihak menahan diri dan mempercayakan penanganan masalah ini pada Polri. Saat ini situasi sudah terkendali, kami pastikan personel tetap siaga mencegah terjadinya konflik susulan,” ujar Erlan. | DIA
