JAMBIBRO.COM — Kebijakan pemerintah menerapkan work from home (WFH) satu hari per minggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca Idul Fitri 2026 mulai menuai sorotan dari kalangan pengamat ekonomi.
Langkah yang juga diimbau kepada sektor swasta ini dinilai strategi cepat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah menargetkan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen, di tengah tekanan global yang masih membayangi sektor energi.
Evaluasi berkala dari Kementerian Keuangan diharapkan segera memberikan gambaran lebih konkret terkait dampak riil kebijakan tersebut terhadap fiskal negara.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai kebijakan tersebut secara konsep cukup rasional dalam merespons tekanan fiskal akibat fluktuasi harga energi global. Pengurangan mobilitas harian melalui WFH berpotensi langsung menekan konsumsi BBM, terutama di kota-kota besar dengan tingkat komuter tinggi.
“Kalau kita lihat hitungannya, potensi penghematan itu nyata. Dengan estimasi puluhan juta liter per bulan, ini bisa menjadi bantalan fiskal jangka pendek untuk mengurangi tekanan subsidi energi,” ujar Noviardi kepada JAMBIBRO.COM, Selasa 24 Maret 2026.
Noviardi merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut adanya penghematan signifikan dari sisi volume konsumsi, serta gagasan Presiden Prabowo Subianto yang memperkirakan penghematan BBM ASN mencapai 83,6 juta liter per bulan.
“Jika dikonversi secara kasar, angka ini setara dengan penghematan sekitar Rp830 miliar per bulan, belum termasuk efisiensi listrik perkantoran,” kata Noviardi.
Namun demikian, Noviardi mengingatkan, kebijakan ini tidak boleh dilihat semata dari sisi penghematan fiskal. Ia menilai ada potensi trade-off terhadap produktivitas birokrasi dan kualitas layanan publik jika implementasi WFH tidak disertai sistem kontrol kinerja yang ketat.
“Masalah kita bukan hanya hemat atau tidak, tapi bagaimana menjaga output kerja tetap optimal. Jangan sampai efisiensi energi justru dibayar dengan penurunan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Noviardi juga menyoroti perlunya standar operasional yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan WFH, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring kinerja ASN. Tanpa itu, kebijakan berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa dampak signifikan terhadap reformasi birokrasi.
Noviardi mendorong pemerintah agar menjadikan kebijakan ini sebagai pintu masuk transformasi struktural, bukan hanya langkah temporer pasca Lebaran. Pola kerja hybrid dapat menjadi solusi jangka panjang jika diintegrasikan dengan penguatan infrastruktur digital dan perubahan budaya kerja.
“Ini momentum untuk reformasi, bukan sekadar penghematan sesaat. Kalau dikelola serius, Indonesia bisa menekan subsidi energi sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi,” pungkasnya. | DIA
