JAMBIBRO.COM — Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan pentingnya komitmen kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan itu disampaikannya saat penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026, dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), di Kantor Gubernur Jambi, Rabu 4 Februari 2026.
Kegiatan ini dihadiri para asisten, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD, serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Penandatanganan perjanjian kinerja disebut sebagai amanah dari Kementerian PANRB yang wajib dijalankan seluruh pejabat pemerintah.
“Perjanjian kinerja ini janji kerja yang tertulis, terukur, dan disesuaikan dengan anggaran. Arah kerjanya jelas, mengacu pada RPJMD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Haris.
Menurut Haris, perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas administratif. Instrumen ini menjadi manajemen kinerja untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan fokus serta berorientasi pada hasil nyata.
“Dengan perjanjian kinerja ini, capaian setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, dan dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” tegasnya.
Al Haris juga meminta setiap pejabat memahami tugas dan fungsi sesuai jenjang jabatan. Indikator kinerja utama harus dijabarkan secara konkret agar target dapat dicapai optimal.
“Ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah komitmen. Penugasan dari pimpinan kepada pejabat di bawahnya harus dijalankan dengan kesungguhan, disiplin, dan menghasilkan output yang nyata,” katanya.
Pemprov Jambi menargetkan masuk 10 besar provinsi terbaik secara nasional. Optimisme ini didukung capaian positif, seperti peringkat pertama penilaian Ombudsman dan peningkatan signifikan pada MCP KPK.
“Kita mampu. Kalau satu bidang bisa menjadi terbaik, bidang lainnya juga harus bisa. Mulai tahun 2026 kita harus berpikir dan bekerja untuk berada di papan atas nasional,” tegas Haris.
Al Haris menekankan pentingnya penempatan SDM yang tepat dan profesional di setiap OPD. Evaluasi dan penyesuaian personel harus dilakukan demi mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.
“Kalau ada SDM yang tidak sejalan atau tidak cocok dengan tugas dan tanggung jawabnya, silakan dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Ini prinsip kerja, bukan persoalan pribadi,” tandasnya.
Al Haris mengingatkan, setiap penugasan harus menghasilkan output dan outcome yang jelas. Regenerasi aparatur perlu dipersiapkan sejak dini karena sejumlah pejabat akan memasuki masa pensiun.
“Tugas kita hari ini bukan hanya bekerja, tetapi juga menyiapkan pengganti yang memiliki kemampuan, integritas, dan kecintaan terhadap daerah. Regenerasi harus dipersiapkan sejak sekarang,” tambahnya.
Terkait anggaran, efisiensi tidak boleh melemahkan kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, efisiensi harus mendorong kreativitas, inovasi, dan peningkatan PAD.
Integritas aparatur, terutama bagi PPTK dan PPK, agar tidak terjadi penyimpangan. Bekerja dengan tenang, aman, dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu tunjuk orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab.
Al Haris mengajak seluruh jajaran pemerintah provinsi bekerja maksimal dengan semangat pengabdian. Ia berharap kerja keras bersama mendapat ridho dan keberkahan demi Jambi yang lebih maju dan berdaya saing. | DIA
