JAMBIBRO.COM — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), lembaga baru bentukan DPR RI yang bertugas menampung seluruh aspirasi rakyat, menerima kunjungan resmi dari perwakilan Aliansi Masyarakat Provinsi Jambi. Kelompok ini dikenal aktif menyuarakan tuntutan melalui aksi demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam pertemuan Selasa 30 September 2025 tersebut, delegasi aliansi menyampaikan secara langsung poin-poin tuntutan yang terangkum dalam dokumen Manifesto 17+8.
Mereka secara khusus meminta agar delapan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jambi memberikan perhatian lebih dengan mengadakan dialog rutin bersama elemen masyarakat, termasuk BEM, OKP, LSM, dan kelompok sipil lainnya.
Minimal, para wakil rakyat dari Jambi di Senayan diminta menggelar pertemuan sebulan sekali untuk mendengar langsung keresahan dan harapan masyarakat Jambi.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama dalam dialog adalah RUU Agraria. Perwakilan aliansi menyoroti bahwa rancangan undang-undang tersebut belum masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
Mereka berharap agar berbagai persoalan agraria yang terjadi di Jambi tetap mendapat perhatian dan penanganan, meskipun RUU-nya belum dibahas secara resmi.
Ketua BAM, Ahmad Heryawan, menyambut baik kehadiran para perwakilan dari Jambi. Ia memberikan tanggapan terhadap berbagai isu yang diangkat, baik yang bersifat nasional maupun lokal.
Isu-isu nasional yang turut dibahas antara lain reformasi agraria, keberadaan Satgas PKH, pengangkatan tenaga honorer, status kawasan hutan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi tuntutan dari aliansi masyarakat, Bakri, anggota DPR RI dari Dapil Jambi, memberikan respons terkait sejumlah persoalan seperti jalan angkutan batu bara, desa-desa yang berada dalam kawasan hutan, pengembangan UMKM, transparansi informasi publik, dan kriminalisasi terhadap aktivis.
Secara khusus, Bakri menyatakan akan berkoordinasi dengan sesama anggota DPR RI dari Dapil Jambi untuk menyusun agenda dialog bersama Aliansi Masyarakat Provinsi Jambi di masa mendatang.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi seluruh aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan demi perbaikan dan kebersamaan di masa depan. | PR
