JAMBIBRO.COM — Mohd Rendra Ramadhan Usman, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), minta Pemerintah Provinsi Jambi mendapat Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat tahun depan.
Rendra memaklumi, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. PSN adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, harus ada inisiatif lebih kuat lagi dari Pemprov Jambi untuk “menjemput bola” PSN itu.
“Harus jemput bola. Partai gubernur kita, PAN, kan partai pengusung Presiden Prabowo Subianto. Semoga gubernur segera berkoordinasi ke pusat,” ujar Rendra, Kamis kemarin.
Rendra menekankan, potensi besar yang dimiliki Provinsi Jambi masih bergantung pada daerah lain untuk kegiatan ekspor impor. Asal tahu saja, justeru itu menjadi keuntungan bagi provinsi lain.
Luas perkebunan kelapa sawit di Jambi mencapai sekitar 1,1 juta hektar. Ekspor Crude Palm Oil (CPO) masih melalui Pelabuhan Dumai, Riau. Kondisi itu berdampak negatif pada harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani.
Rendra menjelaskan, Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur adalah penghasil komoditas laut, seperti udang ketak. Sebagian hasilnya untuk konsumsi ekspor. Selain itu ada Pinang Betara, yang sudah punya nama sebagai salah satu pinang terbaik di dunia.
Begitu juga kopi yang ditanam di Kabupaten Kerinci, Merangin dan Tanjungjabung Barat, serta kayu manis yang sudah menembus pasar dunia. Ekspornya masih melalui Pelabuhan Teluk Bayur, di Kota Padang, Sumatra Barat dan Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara.
Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Tanjabbar – Tanjabtim ini menilai, jika ekspor produk unggulan dapat dilakukan langsung melalui pelabuhan di Jambi, pasti berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Jambi.
“Alangkah naifnya Provinsi Jambi hanya menonton barang-barangnya transit ke daerah lain sebelum akhirnya diekspor. Seharusnya Jambi bisa, sebagai daerah strategis, secara geografis dekat dengan negara-negara ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia,” ungkap Rendra.
Rendra menyayangkan, khusus pada 2025 ini Provinsi Jambi tidak mendapat kucuran PSN. Padahal Jambi merupakan bagian integral dari Indonesia yang seharusnya bisa mendapatkan porsi tersebut.
“Jambi ini bagian dari negara Indonesia,” tegas Rendra. | DOD
