JAMBIBRO.COM — Di tengah tren pemulihan ekonomi daerah, Kabupaten Bungo menunjukkan kinerja makroekonomi yang relatif stabil sepanjang 2025.
Pertumbuhan yang mulai menguat, inflasi masih terkendali, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi indikator positif pascapandemi.
Namun, di balik capaian tersebut, tersimpan tantangan struktural yang berpotensi menghambat kualitas pertumbuhan jika tidak segera diantisipasi.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi menilai, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang mencapai 4,60 persen —naik dari 4,15 persen pada periode yang sama tahun lalu—memang menunjukkan arah pemulihan yang sejalan dengan tren Provinsi Jambi.
Namun, ia mengingatkan, pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh struktur ekonomi lama yang rentan. Sektor pertanian masih mendominasi dengan kontribusi 31,77 persen, disusul perdagangan 23,14 persen dan pertambangan 9,75 persen.
“Ketergantungan pada sektor primer membuat ekonomi daerah sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas dan faktor eksternal. Bahasa sederhananya, sawit dan karet menentukan kantong masyarakat, ditambah praktek PETI,” ujar Noviardi, (14/4/2026).
Noviardi juga menyoroti dominasi sektor primer tidak hanya datang dari pertanian, tapi juga dari aktivitas ekstraktif, seperti pertambangan batu bara dan praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Aktivitas ini menurutnya memang memberikan kontribusi ekonomi jangka pendek, namun menyimpan risiko besar terhadap kerusakan lingkungan, degradasi lahan, serta pencemaran sungai yang pada akhirnya dapat menggerus keberlanjutan ekonomi daerah.
“Ketika ekonomi terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, apalagi yang tidak terkelola dengan baik seperti PETI, biaya lingkungannya jauh lebih besar dibanding manfaat ekonominya dalam jangka panjang,” tegasnya.
Dari sisi kesejahteraan, capaian ekonomi Bungo tergolong cukup baik. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2024 mencapai Rp71,75 juta dengan rata-rata pertumbuhan 8,4 persen dalam lima tahun terakhir. Ketimpangan pendapatan juga relatif rendah dengan indeks Gini 0,28 pada 2025, lebih baik dibanding rata-rata provinsi dan nasional.
Meski demikian, tekanan mulai muncul dari sisi harga. Di Muara Bungo, inflasi year-on-year meningkat dari 1,02 persen pada Januari 2025 menjadi 3,54 persen pada April, dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi ini dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Dari sisi fiskal, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 sebesar Rp230,86 miliar yang tumbuh 53,74 persen dinilai progresif. Namun, realisasi hingga Agustus yang baru 49,67 persen menunjukkan masih adanya kendala optimalisasi penerimaan daerah. Ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp173 miliar juga menjadi indikasi bahwa kemandirian fiskal masih perlu diperkuat.
Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,33 persen pada November 2025. Namun, persoalan utama masih terletak pada ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.
“Pengangguran didominasi usia produktif dan terdidik, tetapi tidak terserap karena mismatch. Ini menunjukkan perlunya penguatan pendidikan vokasi dan konektivitas dengan dunia usaha,” jelas Noviardi.
Ia juga menyoroti kecenderungan tenaga kerja yang lebih memilih sektor formal di kawasan perkotaan seperti Muara Bungo, sementara minat generasi muda terhadap sektor pertanian maupun wirausaha masih relatif rendah.
Secara keseluruhan, ekonomi Bungo dinilai berada di jalur yang positif. Namun, tantangan struktural seperti ketergantungan sektor primer, ekspansi sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, lemahnya kemandirian fiskal, serta persoalan kualitas tenaga kerja harus segera dibenahi.
“Pertumbuhan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah transformasi ekonomi yang mampu menciptakan struktur yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” tandas Noviardi. | DIA
