Oleh: Dasril Ardiansyah | Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
KORUPSI bukan sekadar soal pejabat yang melanggar aturan. Lebih dari itu, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sudah memberi kepercayaan. Saat seorang pemimpin menyalahgunakan jabatan, yang paling cepat merasakan akibatnya bukan hanya negara di atas kertas, melainkan masyarakat yang harus menerima layanan publik yang makin buruk.
Isu ini kembali terasa relevan karena persoalan korupsi di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Transparency International mencatat skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2025 berada di angka 34 dari 100, turun tiga poin dari tahun sebelumnya. Dalam laporan itu, Indonesia juga turun peringkat menjadi 109 dari 182 negara. Angka ini menunjukkan bahwa masalah integritas masih menjadi pekerjaan besar, bukan sekadar kasus sesekali yang bisa dilupakan.
Korupsi penting dibahas sekarang karena dampaknya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Uang negara yang seharusnya dipakai untuk sekolah, kesehatan, jalan, bantuan sosial, atau pelayanan publik justru bocor ke tangan segelintir orang. Di saat rakyat diminta sabar menghadapi harga kebutuhan hidup dan pelayanan yang belum selalu mudah, tindakan korupsi terasa makin menyakitkan. Sebab, yang dirampas bukan hanya uang, tetapi juga hak warga untuk mendapat pelayanan yang layak.
Dalam beberapa kasus terbaru, publik kembali diingatkan bahwa korupsi masih terjadi di berbagai lapisan pemerintahan. KPK pada 2026 misalnya, terus melakukan penindakan terhadap sejumlah kasus yang melibatkan pejabat dan institusi negara. Ini menandakan bahwa persoalan korupsi bukan cuma masalah individu, tetapi juga masalah sistem yang masih memberi ruang bagi penyimpangan. Ketika pengawasan lemah dan budaya malu tidak berjalan, penyalahgunaan wewenang mudah tumbuh.
Di sinilah kepemimpinan diuji. Pemimpin yang baik seharusnya tidak hanya pandai berbicara soal integritas, tetapi juga berani menolak praktik curang di lingkarannya sendiri. Dalam pemerintahan, keteladanan jauh lebih penting daripada slogan. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemimpin yang sederhana, transparan, dan konsisten, dibanding pemimpin yang rajin bicara antikorupsi tetapi diam saat penyimpangan terjadi di sekitar kekuasaannya.
Korupsi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Saat anggaran bocor, program yang dirancang untuk rakyat akan berkurang kualitasnya. Jalan bisa rusak lebih lama, bantuan sosial tidak tepat sasaran, dan pelayanan menjadi lambat. Pada titik ini, rakyatlah yang akhirnya menanggung beban paling berat. Karena itu, kalimat “pemimpin berani korupsi, rakyat berani lapar” bukan sekadar judul yang keras, tetapi peringatan bahwa penyimpangan pejabat selalu punya korban di bawah.
Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, transparansi anggaran harus dibuka seluas mungkin agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Kedua, sistem pengawasan internal di lembaga pemerintah harus diperkuat, bukan hanya mengandalkan penindakan setelah masalah terjadi. Ketiga, perlindungan bagi pelapor pelanggaran perlu dijaga supaya orang yang tahu penyimpangan tidak takut bersuara. Keempat, pendidikan integritas bagi aparatur juga penting agar nilai kejujuran tidak berhenti sebagai materi seremonial, tetapi menjadi budaya kerja.
Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan pidato atau kampanye moral. Ia harus dimulai dari keseriusan pemimpin membangun sistem yang bersih dan berani menutup celah penyimpangan. Pemimpin yang bersih bukan hanya menjaga nama baik dirinya, tetapi juga menjaga agar negara tidak terus-menerus kehilangan kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada sekadar jabatan.
Pada akhirnya, korupsi adalah soal pilihan: memilih amanah atau memilih keuntungan pribadi. Pemimpin yang memilih korupsi sedang mengambil hak rakyat, dan rakyatlah yang kemudian menanggung lapar, kecewa, dan hilangnya harapan. ***
